Cara Kemendiktisaintek Atasi Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

Ntvnews.id, Padang - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) dinilai lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungan akademik.

"Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 diterbitkan untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya dalam mencegah kekerasan seksual di kampus," ungkap Inspektur Jenderal Kemendiktisaintek Chatarina Muliana Girsang di Padang, dilansir dari Antara, Kamis, 14 November 2024.

Chatarina, yang berbicara dalam sebuah workshop untuk meningkatkan kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di perguruan tinggi wilayah Sumatera Barat, serta pada acara penandatanganan pakta integritas dan pelantikan Satgas PPK Universitas Andalas, menyatakan bahwa terdapat sejumlah perubahan penting dalam Permendikbudristek 55 Tahun 2024.

Perubahan pertama terkait dengan jenis kekerasan yang diatur dalam peraturan tersebut, yang kini mencakup kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, serta kebijakan yang berpotensi mengandung unsur kekerasan.

Selanjutnya, mengenai satuan tugas, Permendikbudristek PPKPT menyederhanakan proses perekrutan anggota satuan tugas, memperjelas posisi mereka, dan memberikan perhatian lebih kepada perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia.

Baca juga: SEVENTEEN Gelar Konser Right Here di Jakarta 8 Februari 2025

Selain itu, terdapat penambahan dalam lingkup penanganan kekerasan, yang kini mencakup pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Mengenai mekanisme pelaporan, aturan yang diterbitkan pada 14 Oktober 2024 ini juga mengatur proses rujukan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan tri darma ke sistem lain yang lebih sesuai.

Berbeda dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang tidak merinci masalah pendanaan, Permendikbudristek PPKPT kini menetapkan agar setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana sendiri untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus.

Dengan diterbitkannya peraturan baru ini, Kemendiktisaintek berharap upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat berjalan lebih baik.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mendorong agar pihak kampus secara aktif mensosialisasikan kanal pengaduan dan Satgas PPKPT kepada seluruh civitas academica. Hal ini penting, karena masih banyak korban yang enggan melapor akibat kurangnya dukungan dari pihak terkait.

"Kami berharap dengan adanya Satgas PPKPT ini, semua korban akan lebih berani untuk melapor dan menyuarakan apa yang mereka alami," tambahnya dengan harapan.

Baca juga: Viral Momen Kocak Jay Idzes Bertemu Kembarannya Asal Citayam

Baca juga: Nahas! 4 Santri Tewas Mengenaskan Tertimpa Tembok Pesantren di Sukabumi