Kemendikbudristek Minta Satgas Tak Tutupi Kasus Kekerasan Seksual di Kampus

Ntvnews.id, Padang - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengingatkan agar setiap Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) tidak menutupi informasi mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus.

"Setelah penanganan kasus selesai, seharusnya ada publikasi yang jelas apakah laporan tersebut terbukti atau tidak," ujar Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang, di Padang, seperti yang dilansir dari Antara pada Rabu, 13 November 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Chatarina dalam sebuah workshop untuk meningkatkan kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di perguruan tinggi se-Sumatera Barat, yang juga mencakup penandatanganan pakta integritas dan pelantikan Satgas PPK Universitas Andalas.

Chatarina menambahkan bahwa setiap Satgas PPKPT di masing-masing perguruan tinggi perlu mempublikasikan informasi mengenai apakah pelaku telah dikenakan sanksi atau tidak setelah kasus kekerasan seksual ditangani.

Namun, Chatarina menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang tidak disampaikan oleh Satgas PPKPT kepada publik, yang biasanya terkait dengan proses mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual.

Baca juga: Kemendikbudristek Jamin Proses Pemulihan Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

"Jika kasus masih dalam proses penanganan dan Satgas tidak memberikan informasi terbuka, itu mungkin karena permintaan dari pihak korban," jelasnya.

Ia juga menyinggung adanya tantangan internal dan eksternal dalam menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

"Untuk tantangan internal, lebih berkaitan dengan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi, yang harus memahami pentingnya menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan seksual," katanya.

Menurutnya, pimpinan perguruan tinggi harus memahami berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang disamarkan dalam bentuk candaan, serta memahami pelanggaran prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengarah pada kekerasan seksual.

"Tantangan lainnya berasal dari budaya organisasi atau tata kelola kampus yang mengedepankan senioritas, adanya perbedaan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa, serta pandangan bahwa kekerasan adalah bagian dari pendidikan. Sementara itu, tantangan eksternal berkaitan dengan budaya patriarki," ujar Chatarina.

Baca juga: Wanita di Bojong Gede Panjat Menara Sutet, Ternyata Sudah 6 Kali Lakukan Percobaan Bunuh Diri

Baca juga: Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol JORR Arah Serpong, CRV Ringsek

Baca juga: Siang Ini Kampanye Akbar RK-Suswono Digelar, Ada Dewa 19 dan Banyak Makanan Gratis