Kemendagri Berkomitmen Tingkatkan Transparansi dengan Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Ntvnews.id, Jakarta -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk terus memastikan keterbukaan informasi publik (KIP) terjaga dengan baik.

“Kami memastikan bahwa informasi itu selalu ter-update, informasi selalu terjaga, baik secara kualitas maupun kuantitasnya,” kata Bima, dikutip dari Antara, Kamis, 14 November 2024.

Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa salah satu upaya Kemendagri dalam menjaga keterbukaan informasi publik adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum bagi kebijakan tersebut.

Baca Juga: Tangisan Novi di Penjara Terpisah dari Anak Usai Siram Pria yang Mengintipnya dengan Air Keras

Beberapa regulasi yang diterbitkan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun 2025.

Bima juga menjelaskan bahwa informasi terkait Kemendagri dapat diakses oleh publik melalui kanal website resmi. Beberapa informasi yang tersedia mencakup profil pimpinan, ringkasan program dan kegiatan, serta data mengenai barang dan jasa yang dapat diakses masyarakat.

Ia memastikan bahwa Kemendagri menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah pengelolaan dan akses informasi, seperti ruang layanan informasi publik yang mudah dijangkau, akses bagi penyandang disabilitas, website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta aplikasi PPID berbasis mobile.

“Kami juga mengumumkan kepada publik adanya call center yang bisa diakses terkait dengan pelaksanaan Pilkada, ini momentum yang sangat krusial, kita menginginkan warga terlibat secara aktif, bisa mengakses informasi dan juga bisa melaporkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bima Arya menyadari bahwa informasi hanya akan bermanfaat jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Kemendagri terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola informasi, baik di tingkat internal Kemendagri maupun di pemerintah daerah (pemda).

Kemendagri secara rutin melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan kualitas dan kuantitas informasi yang dikelola tetap terjaga dengan baik.

Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi, Kemendagri juga aktif melakukan digitalisasi sebagai bagian dari upaya mendukung keterbukaan informasi publik (KIP). Kemendagri memiliki ruang pemantauan yang selalu diperbarui secara berkala, termasuk dengan informasi yang berasal dari pemerintah daerah.

Bima juga menambahkan bahwa dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Kemendagri mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemda Tahun 2024, yang dapat diakses publik melalui kanal YouTube. Melalui acara ini, masyarakat dapat memahami berbagai program strategis yang dijalankan oleh pemerintah.

“Terjadi juga dialog secara terbuka, bagaimana setelah itu publik bisa mengkritisi setiap program yang ditawarkan, jadi bukan hanya ajang konsolidasi tapi juga ada diseminasi gagasan yang bisa dikritisi oleh publik,” pungkasnya.