DPR RI Desak PBB untuk Cabut Keanggotaan Israel

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencabut keanggotaan Israel terkait tindakan militer yang mengakibatkan banyak korban.

“Keluarkan Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung, dan korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis, 14 November 2024.

Mardani menjelaskan bahwa tindakan Israel telah melanggar Piagam PBB, yang mengutamakan perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kerja sama antarbangsa.

Baca Juga: Momen Wamenlu Anis Berbahasa Arab Minta Israel Dikeluarkan dari PBB

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Piagam PBB menegaskan tujuan utama organisasi ini adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memupuk hubungan persahabatan antarnegara, serta menyelesaikan perselisihan secara damai.

“Maka sudah saatnya PBB bertindak tegas, mengeluarkan Israel, dan kami sepakat untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional,” ujar Mardani.

Mardani juga menyerukan agar PBB memperhatikan aspirasi komunitas internasional mengenai Israel, termasuk hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang baru diadakan di Riyadh, Arab Saudi.

“KTT Liga Arab-OKI telah mengeluarkan resolusi untuk membekukan keanggotaan Israel di PBB. Indonesia dan negara-negara lain tegas meminta Israel dikeluarkan,” kata Mardani.

Sejalan dengan sikap pemerintah, DPR RI terus mendukung Palestina melalui diplomasi internasional.

Baca Juga: Pelapor Khusus PBB Sebut Israel Ingin Musnahkan Palestina

Dalam pertemuan G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil, Ketua DPR RI Puan Maharani memperjuangkan perdamaian di Palestina serta dukungan akses kemanusiaan bagi para korban konflik.

Ia menyatakan bahwa gencatan senjata sangat dibutuhkan agar bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan di Gaza.

Sebagai kelompok negara dengan perekonomian terkemuka, Puan menyebutkan bahwa G20 harus berani mengambil tindakan untuk memimpin dunia dengan fokus dan prioritas yang lebih baik.

"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," kata Puan.