Setwapres Umumkan Tata Cara Baru Lapor Mas Wapres

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) telah menetapkan tata tertib dan prosedur alur penanganan pengaduan masyarakat terkait program layanan Lapor Mas Wapres.

Dilansir dari akun Instagram @setwapres.ri pada Senin, 18 November 2024, layanan program Lapor Mas Wapres diselenggarakan di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat. Layanan ini tersedia pada hari kerja, yakni Senin hingga Kamis, dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Setiap pelapor diwajibkan mengenakan pakaian bebas rapi dan membawa kartu identitas seperti KTP, SIM, atau identitas lain yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jumlah pengaduan yang dapat dilayani per hari dibatasi maksimal 50 orang.

Beberapa ketentuan penting yang berlaku dalam pengaduan adalah bahwa pelapor haruslah pihak yang langsung terlibat dalam kejadian tersebut.

Baca Juga : Gibran Bakal Bertolak ke Larantuka, Kunjungi Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Jika pelapor bukan pihak yang mengalami kejadian, maka ia harus membawa surat kuasa bermaterai dari pihak yang diwakili.

Selain itu, substansi aduan tidak boleh sedang atau telah menjadi objek peradilan, dan belum pernah diajukan oleh pelapor kepada Wakil Presiden sebelumnya.

Pelapor juga diwajibkan membawa dokumen pendukung yang lengkap dan relevan untuk proses verifikasi oleh petugas.

Jika dokumen tidak lengkap, pelapor diminta untuk mengirimkan dokumen yang kurang melalui email di [email protected] dalam waktu 10 hari.Apabila dokumen tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, pengaduan tidak akan diproses.

Proses pengaduan dimulai dengan registrasi daring melalui situs https://lapormaswapres.id, pelapor kemudian hadir sesuai dengan jadwal yang dipilih. dan setelah itu menunggu di area yang disediakan.

Petugas Setwapres akan melakukan verifikasi dan memberikan nomor urut pengaduan, sebelum mempersilakan pelapor masuk ke Ruang Pengaduan Masyarakat.

Tata tertib lainnya mengatur bahwa pelapor harus mematuhi aturan yang berlaku di Setwapres, termasuk larangan untuk mengambil gambar atau video dan membuat konten di media sosial selama proses pelaporan berlangsung.

Program Lapor Mas Wapres merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan publik yang lebih tepat sasaran.

Prita Laura, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyampaikan bahwa tujuan program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas kanal pengaduan masyarakat yang sudah ada sebelumnya, seperti (SP4N Lapor!), sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional.