Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa selama bulan November 2024, Desk Pilkada telah menerima total 296 laporan aduan.
"Secara spesifik bisa kami sampaikan, pada bulan November ada 296 hotline yang masuk," kata Bima, dilansir dari Antara, Senin, 18 November 2024.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, sebagian besar aduan berasal dari daerah Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Aduan yang diterima mencakup berbagai masalah, antara lain terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dinamika dalam debat dan kampanye pasangan calon kepala daerah, serta isu-isu terkait keamanan, logistik, dan potensi konflik antarpendukung.
Baca Juga: Pramono-Rano Janji Sediakan Hunian Terjangkau Bagi Warga Jakarta di Debat Pilkada Ketiga
Bima Arya menegaskan bahwa setiap aduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI dan Polri.
Kemendagri juga terus melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap berbagai isu strategis yang muncul selama tahapan Pilkada.
"Jangan sampai semua itu berdampak pada persiapan pencoblosan suara nanti," ungkapnya.
Sebagai informasi, Kemendagri telah meluncurkan layanan Desk Pilkada yang memungkinkan pemantauan potensi konflik di daerah secara terus-menerus selama 24 jam.
Selain itu, data yang dikumpulkan melalui Desk Pilkada dapat diperbarui secara langsung dan dianalisis secara menyeluruh.
Hal ini memungkinkan upaya pencegahan konflik dilakukan dengan cepat, sebelum masalah berkembang lebih lanjut.