Kemendag Perketat Implementasi SNI di Pasar Tradisional

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penertiban terkait penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), salah satunya di pasar tradisional di Indonesia.

“Kami, sebagai bagian dari World Trade Organization (WTO), juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi standar yang ada demi kenyamanan masyarakat dan untuk menentukan tolok ukur yang tepat,” ungkap Wamendag dikutip dari Antara, Jakarta, Senin, 19 November 2024.

Baca Juga: Istana: Sistem Lapor Mas Wapres Terus Dimatangkan Cegah Laporan Iseng

Ia menjelaskan bahwa penerapan SNI secara merata di Indonesia menjadi sangat penting sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Selain itu, dalam kunjungan kerjanya di Banjarmasin, Wamendag menyampaikan bantuan berupa alat timbang kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Pandu, berharap alat tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Menurutnya, alat timbang yang sudah memenuhi standar SNI dapat memberikan akurasi yang lebih baik dan diharapkan masyarakat bisa menggunakan alat ini untuk memastikan keakuratan timbangan barang yang mereka beli.

“Kami memberikan alat timbang kepada pedagang dan juga masyarakat yang meragukan keakuratan timbangan mereka, sehingga mereka dapat memeriksa ulang,” jelasnya.

Ia menambahkan, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, oleh karena itu, penerapan SNI di pasar-pasar di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing secara keseluruhan.

Pada kesempatan tersebut, Wamendag juga mengajak para pemimpin daerah untuk bekerja sama memajukan perdagangan domestik, guna mencapai target peningkatan ekonomi sebesar 8 persen, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen, Wamendag juga memberikan penghargaan kepada berbagai provinsi, kabupaten, dan kota dalam empat kategori, yaitu Pasar Tertib Ukur, SNI Pasar Rakyat, Daerah Tertib Ukur, dan Pemerintah Daerah Peduli Perlindungan Konsumen.