Wacana Pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara, Jubir RK-Suswono Jelaskan Tujuannya

Ntvnews.id, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil memang terus menghadirkan tawaran dan solusi untuk warga Jakarta.

Salah satunya adalah gagasan mengintegrasikan fungsi-fungsi pemerintahan di satu kawasan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan kota yang dilontarkan Ridwan Kamil dalam forum tertutup yang dihadiri oleh para pakar tata kota, yang kemudian dilontarkan kembali ketika debat ketiga Pilkada Jakarta.

Juru bicara pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono, Mulya Amri, menyebutkan bahwa apa yang disampaikan Ridwan Kamil mengenai pemindahan fungsi pemerintahan sebenarnya merupakan lontaran ide yang disampaikan di sebuah forum terbatas.

Baca Juga: Buntut Ditantang Adu Jotos, Denny Sumargo Kini Laporkan Farhat Abbas

"Apa yang pernah disampaikan Ridwan Kamil terkait poin-poin di atas sifatnya adalah lontaran gagasan yang disampaikan di sebuah forum terbatas, yang kemudian diangkat oleh media dan diangkat lagi oleh Paslon nomor 03 dalam debat Pilgub tanggal 17 November," kata Mulya. 

Meski demikian, lanjut Mulya, berbekal pengalaman panjang Ridwan Kamil sebagai arsitek dan teknokrat ulung yang sukses menata Bandung dan Jawa Barat, ide ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan Jakarta yang kompleks dan dinamis.

Meski menuai berbagai tanggapan, Mulya menegaskan bahwa langkah ini merupakan visi tata kota yang matang, berorientasi pada efisiensi layanan publik dan pemerataan aktivitas di seluruh wilayah Jakarta.

Menurutnya, kurang tepat kalau disebutkan Ridwan Kamil-Suswono berencana memindahkan Balai Kota dari Jalan Medan Merdeka Selatan ke Jakarta Utara.

"Yang betul adalah Ridwan Kamil-Suswono ingin melakukan studi penyatuan fungsi-fungsi pemerintahan Provinsi Jakarta agar berada dalam satu lokasi yang terintegrasi."

Gagasan ini didasarkan pada prinsip tata kota modern yang mengutamakan kemudahan koordinasi antarsektor dan efisiensi dalam pelayanan publik. Saat ini, berbagai kantor dinas dan BUMD Jakarta tersebar di lokasi-lokasi berbeda seperti Medan Merdeka Selatan, Taman Jatibaru, Cililitan, dan Gatot Subroto. Dengan menyatukan fungsi-fungsi ini, diharapkan koordinasi pemerintahan menjadi lebih mudah, efisien, dan responsif. 

Baca Juga: Menteri PPPA Desak Penangkapan Pemerkosa dan Pembunuh Anak 7 Tahun di Banyuwangi

“Fungsi-fungsi pemerintahan Jakarta perlu saling berkoordinasi secara erat. Idealnya fungsi-fungsi ini berada di suatu lokasi agar koordinasi antar sektor atau fungsi berjalan lancar,” ujar Mulya.

Menurutnya, konsep ini sejalan dengan model kota-kota besar dunia seperti Tokyo, Seoul, dan Paris, di mana kantor pemerintahan dipusatkan dalam satu kawasan untuk mempercepat kolaborasi dan mempermudah aksesibilitas publik.

Salah satu lokasi yang diusulkan adalah Kompleks Kemayoran di Jakarta Utara, dengan koridor menuju Ancol. Mulya menjelaskan bahwa kawasan ini memiliki keunggulan strategis, terutama dalam hal kepemilikan lahan oleh pemerintah serta akses transportasi yang terus dikembangkan, termasuk jalur KRL dan MRT yang direncanakan mencapai Kampung Bandan.

"Daerah ini masih relatif sepi dan berpotensi untuk dikembangkan agar sebaran aktivitas Jakarta lebih merata, sesuai dengan prinsip keadilan tata ruang," jelas Mulya.

Meskipun begitu, Mulya menegaskan bahwa Balai Kota di Medan Merdeka Selatan akan tetap menjalankan perannya secara formal, terutama untuk menerima tamu dan acara resmi. “Balai Kota Jakarta di Jl. Medan Merdeka Selatan akan tetap berfungsi sebagai Balai Kota secara formal,” katanya.

Mulya menyebut bahwa ide ini masih dalam tahap wacana awal dan membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum diimplementasikan. "Karena sifatnya masih berupa lontaran gagasan, perlu distudi lebih lanjut. Sehingga, masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa paslon RIDO berencana memindahkan Balai Kota," ujar Mulya.

Ia menambahkan bahwa gagasan ini muncul dari pemahaman tata kota yang mendalam dan studi-studi dari berbagai contoh sukses di kota besar lain. “Lontaran gagasan yang berdasarkan pada ilmu tata kota yang mumpuni dan sudah ada contoh konkritnya di negara-negara lain merupakan hal yang sehat dalam upaya memikirkan kebaikan dan kemajuan kota Jakarta di masa depan," kata Mulya.

Mulya juga menekankan pentingnya memiliki pemimpin dengan visi besar yang memiliki ide-ide kreatif untuk membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih baik. "Pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki visi atau gagasan untuk maju dan berani untuk mengambil risiko atas gagasan yang dilontarkannya itu," tutup Mulya.