Putus Hubungan dengan Israel, Negara Ini Siap Buka Kedubes Palestina

Ntvnews.id, Kolombia - Presiden Kolombia Gustavo Petro baru-beru ini memerintahkan pembukaan kedutaan besar di Kota Ramallah, Palestina. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Kolombia, Luis Gilberto Murillo.

Dilansir dari Anadolu, Jumat, 24 Mei 2024, Murillo menyatakan, "Presiden Petro telah memberikan instruksi kepada kami untuk mendirikan kedutaan Kolombia di Ramallah. Ini merupakan langkah berikutnya yang akan kami ambil."

Keputusan ini diambil setelah pemerintahan Petro menarik diplomat Kolombia dari Israel dan mengakhiri hubungan dengan negara tersebut pada tanggal 2 Mei 2024, menyusul deskripsi Petro terhadap tindakan Israel di Gaza sebagai "genosida."

Mahasiswa Lakukan Demo Bela Palestina di Amerika Serikat (AP)

Rencana pembukaan kedutaan besar Kolombia di Palestina pertama kali diumumkan oleh Petro pada 20 Oktober tahun sebelumnya, ketika bertemu dengan Duta Besar Israel, Gali Dagan, dan Duta Besar Palestina, Raouf Almalki.

Baca Juga:

Bisakah Prabowo-Gibran Menjaga Amanat Reformasi? Ikrar Nusa Bkhati: Saya Agak Ragu

Bahama Secara Resmi Akui Negara Palestina

Menurut Murillo, Presiden Petro juga memimpin pertemuan para pemimpin di Saint Vincent dan Grenadines, yang disepakati untuk menerapkan strategi agar Palestina diakui sebagai negara yang berhak penuh di hadapan PBB.

"Kami yakin semakin banyak negara yang mengakui Palestina, dan ini tidak merugikan Israel atau Yahudi," kata Menteri Luar Negeri Kolombia tersebut.

Anak Palestina

"Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat dalam konteks Perjanjian Oslo bahwa solusi dua negara akan diciptakan, dan jika diperlukan dua negara, Palestina perlu diakui sebagai negara penuh," tambahnya.

Pengumuman tersebut dilakukan pada hari yang sama ketika Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengumumkan bahwa mereka akan secara bersama-sama mengakui Negara Palestina pada tanggal 28 Mei 2024.

Perlu diketahui, sebelumnya, Kolombia telah mengakui Palestina sebagai negara pada tanggal 3 Agustus 2018, di bawah kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos.