Ntvnews.id, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan bahwa Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur telah menerima kunjungan wisatawan mencapai 5.000 orang per hari.
"Saat ini, IKN sudah bisa dikunjungi, kemudian pengunjung sampai saat ini ada sekitar 3.000 sampai 5.000 pengunjung setiap harinya," ujar Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Lazuardi Nasution, dilansir dari Antara, Selasa, 19 November 2024.
Baca Juga: Kerpres IKN, Mendagri Tito: Tergantung Presiden Prabowo dan Kesiapan Infrastruktur
Ia menyampaikan bahwa saat ini wilayah IKN dapat dijadikan sebagai objek wisata, sehingga pihaknya akan siap melayani para pengunjung yang datang ke ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur tersebut.
"Kami rasa IKN sekarang menjadi salah satu destinasi objek wisata juga dan tentu saja kami harus melayani Bapak dan Ibu apabila nanti ingin berkunjung ke IKN," katanya.
Selain itu, untuk mempermudah akses kunjungan, pihaknya tengah berupaya menyelesaikan pembangunan jalan tol yang menghubungkan IKN, sehingga waktu perjalanan dari Balikpapan yang semula memakan waktu 2,5 jam, dapat dipangkas menjadi hanya 45–50 menit.
"Mudah-mudahan pada bulan Desember bisa selesai, dengan adanya jalan tol yang baru diharapkan IKN bisa ditempuh dalam waktu dari Balikpapan ke IKN sekitar 45 sampai 50 menit," ungkapnya.
Sementara itu, akses tol Pulau Balang masih diterapkan dengan skema buka-tutup, tergantung pada kebutuhan dan kedatangan tamu-tamu ke IKN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan politik dalam jangka waktu empat hingga lima tahun ke depan.
Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis 7 November 2024.
Menurut AHY, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menekankan pentingnya memprioritaskan pembangunan IKN sebagai salah satu infrastruktur utama untuk kelancaran pemerintahan.