Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu respons dari surat yang telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto, mengenai penempatan guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mu'ti menjelaskan bahwa surat tersebut dikirimkan kepada Presiden untuk menanggapi berbagai aspirasi yang datang dari organisasi masyarakat (ormas) dan profesi penyelenggara pendidikan. Mereka meminta agar penempatan guru PPPK dipertimbangkan kembali, dengan memungkinkan mereka untuk ditempatkan di sekolah swasta.
“Kami masih menunggu balasan atas surat yang kami kirimkan kepada Presiden, terkait permintaan yang kami terima dari berbagai organisasi profesi dan ormas yang bergerak di bidang pendidikan, agar guru PPPK dapat ditempatkan di sekolah swasta,” ungkap Mu'ti dalam sambutannya pada acara Diskusi Kelompok Terpumpun Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Selasa, 19 November 2024.
Baca juga: Erick Thohir Ketemu BP Haji, Bahas Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji
Ia juga mengingatkan, persoalan penempatan guru PPPK sangat terkait dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan sistem pemerintahan daerah, yang pada akhirnya berpengaruh pada distribusi guru di masing-masing wilayah.
Karena itulah, Mu'ti menjelaskan, sebagai pejabat di tingkat nasional, kementeriannya tidak memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah distribusi dan penempatan guru, termasuk guru PPPK, sehingga memerlukan campur tangan langsung dari Presiden.
Baca Juga: Mendikdasmen Minta Tingkatkan Muatan Makanan Bergizi Gratis di Sekolah
“Di kementerian kami tidak bisa mengambil tindakan terkait hal ini, karena kewenangan tersebut memang bukan di tangan Kemendikdasmen, sehingga kami membutuhkan intervensi dari Presiden agar masalah ini bisa menjadi bagian dari kebijakan nasional,” tambahnya.
Meski demikian, ia menyebutkan bahwa data yang terkumpul menunjukkan rasio jumlah guru di Indonesia sudah cukup ideal, dengan perbandingan satu guru untuk setiap 15 siswa.
Namun, ia juga mengakui masih ada sekolah yang hanya memiliki satu guru, terutama di sekolah swasta, sebagai akibat dari distribusi guru PPPK yang tidak merata.