PDIP Tuduh Polisi Bikin Edy Rahmayadi Kesulitan Ambil Duitnya Sendiri

Ntvnews.id, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menyebut Calon Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, kesulitan mengambil uangnya sendiri guna mendukung aktivitas kampanye Pilkada Sumut 2024. Hal ini, kata PDIP, terjadi karena adanya intervensi kepolisian dalam pilkada di berbagai daerah di Indonesia.

Mulanya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa aparat Polri banyak melakukan intimidasi dalam Pilkada 2024. Hasto mengaku tak memiliki bukti, namun hal itu teramat dirasakan pihaknya. 

"Begitu banyak intimidasi tanpa bukti yang dilakukan, tapi semua bisa merasakan tentang keterlibatan 'partai cokelat' tersebut dengan sumber daya manusia yang relatif tidak terbatas," ujar Hasto dalam konferensi pers menyikapi isu-isu Pilkada 2024, kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Salah satu intimidasi itu, kata Hasto terjadi di Pilkada Jawa Timur (Jatim). Calon PDIP yakni Tri Rismaharini, dihambat dalam meraih dukungan dana untuk kampanye.

"Karena di Sumatra Utara, di Jawa Timur Ibu Tri Rismaharini begitu banyak pengusaha yang bermaksud bergotong-royong kemudian ditelepon (oleh polisi)," tutur Hasto.

Cara serupa, lanjut dia, juga berlangsung di Sumut. Edy Rahmayadi, kata Hasto bahkan kesulitan menarik uangnya untuk membiayai pemenangan Pilkada.

"Pak Edy Rahmayadi yang mencoba banyak bergotong-royong karena ketegasan kepemimpinannya sebagai seorang Infanteri sejati, prajurit TNI itu juga dilarang (pihak yang mendukung oleh polisi)," beber Hasto.

"Bahkan mengeluarkan dana dari rekeningnya saja itu dihambat sedemikian rupa," imbuhnya.

Hasto menilai, ada upaya menjadikan para kepala daerah sebagai kaki tangan presiden. Sehingga cara-cara yang ia paparkan tadi pun dilakukan.

"Jadi berbagai instrumen kekuasaan sudah masuk, karena banyak yang ingin menempatkan kepala-kepala daerah itu seperti hulu balang raja. Itu suasana kebatinan yang ingin dibangun," tuturnya. 

Sebelumnya, PDIP juga menuding kepolisian tak netral dalam Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian paket sembako kepada aparatur desa oleh polisi, semasa Pilkada berlangsung. 

"Kami melihat bahwa, khususnya di Jawa Tengah telah terjadi pergerakan di mana menggunakan modus yaitu dari kepolisian menyerahkan minyak atau sembako kepada kepala desa, kepala desa," ujar Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP, Ronny Talapessy, dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2024.

Menurut Ronny, pemberian paket sembako ke kepala desa (kades) oleh kepolisian terjadi bukan hanya di satu lokasi di Jateng. "Ini terjadi di beberapa wilayah," ucapnya.

Persoalan itu sudah dilaporkan ke pihak terkait. Lebih lanjut, PDIP mengimbau agar masyarakat melapor dan menolak apabila ada pemberian sembako guna mendukung calon tertentu di Pilkada Jateng 2024.

"Dan dari tim hukum Andika-Hendi sudah melaporkan," kata dia.

"Dan juga (mengimbau) untuk menolak apabila ada penyebaran sembako dimana sembako tersebut yang diduga dikerahkan oleh kepolisian," sambung Ronny.

Diketahui, ada dua pasangan calon yang bersaing di Pilkada Jateng 2024. Yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang didukung PDIP, serta Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen yang diusung Gerindra bersama partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Ahmad Luthfi sendiri merupakan purnawirawan jenderal Polri. Pangkat terakhir Luthfi ialah jenderal bintang tiga atau komisaris jenderal (komjen). Sementara Andika, juga pensiunan jenderal dari TNI AD. Jabatan terakhirnya ialah Panglima TNI.