Wamendagri Sebut Prabowo Nilai Sistem Pemilu Tidak Efisien

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta agar sistem pemilihan umum (pemilu) diperbaiki karena dianggap tidak efisien dan terlalu mahal.

“Sistem pemilu ini sangat boros, tidak hanya dari segi penyelenggaraannya,” ujar Bima Arya di Jakarta, Kamis, 21 November 2024, menanggapi temuan riset dari peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Bima Arya menjelaskan bahwa saat dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk dibicarakan mengenai penunjukannya sebagai wakil menteri, Presiden menyampaikan pentingnya untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia.

Menurut Bima Arya, Presiden menilai bahwa pelaksanaan pemilu saat ini tidak efisien dan terlalu boros, sehingga perlu dicari solusi yang lebih baik.

Selain Presiden, Bima Arya mengungkapkan bahwa keluhan serupa juga datang dari berbagai pihak di masyarakat, termasuk pengamat, peneliti, masyarakat umum, dan politikus.

Baca juga: Polri Ungkap 619 Kasus Judi Online, Salah Satu Tersangkanya WNA Asal Filipina

Ia menambahkan bahwa prosedur pemilu yang ada sekarang menyebabkan tingginya biaya politik, praktik politik uang, dan masalah lainnya. Keluhan mengenai hal ini datang dari berbagai kalangan.

Oleh karena itu, Bima Arya menyatakan bahwa Kemendagri sedang berupaya mencari solusi yang lebih efisien dan tepat untuk sistem pemilu agar tidak membebani anggaran.

Ia juga menekankan bahwa meskipun pemilu membutuhkan biaya besar, hasilnya sering kali tidak memuaskan, sehingga Kemendagri berkomitmen untuk memperbaiki sistem setelah Pilkada 2024 selesai.

"Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan perbaikan karena kami ingin memastikan pemerintahan ini berjalan lebih efektif dan efisien," tambahnya.

Baca juga: Heboh! Penemuan Jenazah di Kamar Mandi SPBU Parigi Baru Gegerkan Warga

Bima Arya mengungkapkan bahwa di beberapa daerah, anggaran untuk pemilu mengakibatkan pengurangan atau penghapusan alokasi anggaran lainnya, yang berdampak negatif pada pembangunan di daerah tersebut.

"Jangan sampai anggaran untuk pemilu terlalu besar hingga mengorbankan anggaran lainnya," ujarnya.

(Sumber: Antara)