Zulkifli Hasan: Bulog Harus Kembali Menjadi Lembaga Non-Komersial untuk Swasembada Pangan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa perubahan status Perum Bulog menjadi badan otonom telah dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi bersama para menteri yang menangani sektor pangan.

Zulkifli menambahkan bahwa pemerintah telah sepakat mengenai transformasi Bulog. Ia juga menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam pertemuan mendatang.

"Prosesnya sudah disetujui. Yang penting, lembaganya akan mengalami perubahan. Detailnya akan dibahas lebih lanjut minggu depan dan akan dilanjutkan secara terus-menerus," ujar Zulkifli di Jakarta, pada Kamis, 21 November 2024.

Zulkifli menjelaskan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, fungsi Bulog harus dikembalikan menjadi lembaga yang bukan bersifat komersial.

"Untuk mencapai tujuan swasembada pangan, fungsi Bulog harus kembali, dan lembaganya tidak bisa beroperasi secara komersial lagi," jelas Zulkifli.

Baca Juga: VIDEO: Kebakaran Mengerikan di Depan Pom Bensin Kapuk Bikin Macet Parah

Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparno, menyatakan bahwa jika Bulog beralih menjadi badan otonom, lembaga ini akan mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan adanya anggaran tersebut, Bulog akan mampu melakukan stabilisasi harga untuk komoditas seperti beras, gula, dan jagung.

"Konsepnya adalah kami akan mendapatkan dana dari APBN. Dengan dana ini, Bulog bisa langsung melakukan stabilisasi harga dengan membeli dari petani, seperti untuk gula dan jagung," kata Wahyu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap rencana Perum Bulog untuk menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden.

"Saya mendengar bahwa ada pembahasan di Komisi DPR mengenai hal ini, dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujar Erick di Jakarta, Kamis, 7 November 2024.

Erick menambahkan bahwa perubahan status Bulog menjadi badan otonom merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung program besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

Dengan status badan, Bulog diharapkan dapat lebih efektif mengendalikan fluktuasi harga pangan yang selama ini sulit dilakukan oleh Perum Bulog, menurut Erick.

Baca Juga: Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Unggul 71,5 Persen di Pilgub Jabar Versi Indikator Politik

"Jika kita berbicara tentang program besar Presiden Prabowo untuk swasembada pangan, hal itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya badan yang mampu melakukan operasi pasar," ujar Erick.

Erick juga menambahkan bahwa dengan status badan otonom, Bulog akan memiliki sumber dana yang cukup untuk menjalankan operasi pasar.

Ia menjelaskan bahwa operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog akan didukung dengan pinjaman dari bank-bank Himbara, dengan nilai mencapai Rp30 triliun.

"Pinjaman dari Himbara memang ada bunga, tetapi jika negara yang hadir, situasinya berbeda. Ini adalah bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat, sesuai dengan visi Pak Prabowo untuk segera mewujudkan swasembada pangan," tambah Erick.

(Sumber: Antara)