Kemkomdigi Siap Hadapi Kemungkinan Tuntutan Dampak Tutup Situs Judi Online

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan kesiapan menghadapi tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat penutupan situs atau aplikasi yang terkait dengan aktivitas judi online.

"Dalam proses menutup situs atau aplikasi, terkadang kita harus berhadapan dengan tuntutan balik. Tidak masalah, kami siap menghadapinya. Jika ini merupakan aduan dari masyarakat, kami akan menutupnya. Kami juga siap jika ada gugatan," ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, di Jakarta, Kamis, 21 November 2024.

Meutya menjelaskan bahwa kementeriannya siap memberikan penjelasan terkait alasan di balik pemblokiran situs atau aplikasi yang diduga terlibat dalam perjudian online.

Baca juga: RI Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Kementerian Komdigi secara aktif meningkatkan patroli siber untuk mendeteksi dan memblokir situs atau aplikasi yang memuat konten perjudian daring sebagai bagian dari upaya memberantas praktik tersebut.

Untuk mendukung kegiatan ini, teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk mendeteksi dan memblokir konten terkait judi online.

Sejak 2017, Kementerian Komdigi telah memblokir akses terhadap 5,1 juta konten perjudian, termasuk 3,5 juta konten yang berhasil diblokir pada tahun 2024.

Di samping itu, selama tahun 2024, kementerian juga mengadakan program pelatihan literasi digital di 27 provinsi yang diikuti oleh sekitar 165 ribu peserta.

Meutya mengakui bahwa upaya pemblokiran situs judi online dapat memicu tantangan hukum, tetapi ia menegaskan bahwa hal ini tidak akan menghalangi langkah pemberantasan perjudian daring.

Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam memerangi perjudian online.

Pemerintah telah mengambil berbagai tindakan, seperti memblokir situs, menutup rekening terkait, dan menegakkan hukum dengan tegas. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mengurangi permintaan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

"Mari kita mengajak keluarga dan tetangga untuk bersama-sama melawan praktik ini. Tantangan terbesar adalah menghilangkan permintaannya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk saling mengingatkan," ujar Meutya.

(Sumber: Antara)