Laporan Warga soal Pilkada ke Bawaslu Makin Mudah

Ntvnews.id, Jakarta -  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa teknologi untuk mendukung pengawasan serta menerima aduan daring dari masyarakat telah siap digunakan.

Bawaslu telah mengembangkan aplikasi tersebut selama beberapa waktu terakhir dan menyempurnakannya agar kendala yang muncul pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali.

"Kami terus melakukan pengembangan sarana IT untuk mempermudah proses laporan pengawasan, laporan masyarakat dan pengajuan permohonan sengketa. Saya harap ini akan semakin baik," kata Bagja, Sabru 23 November 2024.

Baca Juga : DPR Bakal Bahas Putusan MK Soal Pilkada Ulang 2025 dengan Bawaslu dan KPU

Bawaslu menggunakan beberapa teknologi dan aplikasi, di antaranya adalah Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih), Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (Sigaplapor), dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Selain itu, Bawaslu juga telah mengidentifikasi potensi kerawanan dalam pemilihan berdasarkan data dari Indeks Kerawanan Pemilihan 2024. Salah satu kerawanan yang terdeteksi berasal dari tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.

"Kami telah meluncurkan data TPS rawan beberapa hari yang lalu, beserta daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Hal ini diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi bersama," jelasnya.

Baca Juga : Bawaslu RI Gelar Gakkumdu Award 2024, Rahmat Bagja: Bentuk Penghargaan Kami

Setelah melakukan identifikasi, Bagja menyebutkan bahwa Bawaslu juga telah mempersiapkan rekrutmen sumber daya manusia ad hoc yang akan menjadi lini terdepan selama pilkada.

Tidak hanya melakukan rekrutmen, ia juga menyampaikan bahwa pengawas ad hoc yang diterima langsung mendapatkan bimbingan teknis (bimtek).

"Bersamaan dengan itu kerja sama dengan stakeholder atau pemangku kepentingan juga terus kita pererat. Terutama jelang masa tenang ini kerja sama dengan Satpol PP ya," tutupnya.

(Sumber: Antara)