442 Unit Hunian Sementara Dibangun Untuk Ribuan Korban Erupsi Lewotobi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 25 Nov 2024, 13:07
Muhammad Hafiz
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagru) Bima Arya saat meninjau lokasi yang akan dibangun hunian sementara korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Minggu (24/11/2024). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagru) Bima Arya saat meninjau lokasi yang akan dibangun hunian sementara korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Minggu (24/11/2024). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi bahwa sebanyak 442 unit hunian sementara akan segera dibangun untuk menampung sekitar 2.000 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kepala BNPB, Suharyanto, dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin, menyebutkan bahwa setiap unit hunian sementara dirancang untuk menampung lima KK sesuai dengan rencana pemerintah.

“Pembangunan hunian sementara ini ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan,” ujarnya.

Baca juga: 68 Pendaki Sedang Mendaki saat Gunung Dempo Erupsi

Hunian sementara ini dianggap lebih layak dan nyaman dibandingkan dengan tenda darurat yang telah dihuni oleh para pengungsi selama tiga minggu terakhir, meskipun tenda tersebut telah dilengkapi fasilitas yang cukup memadai.

Para korban bencana akan menempati hunian sementara tersebut hingga proses relokasi ke rumah permanen selesai, yang saat ini masih dalam tahap persiapan oleh pemerintah.

Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah tidak memaksakan para korban untuk tinggal di hunian sementara, tetapi justru menawarkan solusi yang fleksibel. Bagi korban yang tidak ingin tinggal di hunian sementara, pemerintah akan memberikan dana tunggu sebesar Rp500 ribu per bulan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Pada dasarnya, warga bebas memilih skema relokasi yang ditawarkan pemerintah, baik melalui relokasi mandiri maupun relokasi terpusat di mana lahan dan rumahnya disiapkan oleh pemerintah,” jelasnya.

(Sumber: Antara)

x|close