Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan berbasis budaya dalam menyelesaikan konflik.
Selain memperhatikan aspek hukum formal, beliau juga menekankan perlunya memastikan setiap keputusan yang diambil didasari oleh kesepakatan budaya yang kokoh.
“Itu harus kuat sekalilah di situ. Berkali-kali Pak Menteri (Dalam Negeri) titip, jangan terburu-buru,” katanya, Senin, 25 November 2024.
Bima Arya menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno meninjau pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi logistik dan hunian sementara (huntara), serta untuk menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah tersebut.
Baca Juga: Wamendagri Fokus Evaluasi Pelayanan Publik Selama Sebulan Kerja
Bima menekankan pentingnya menghindari pendekatan yang terburu-buru, yang dapat memicu ketegangan yang tidak diinginkan. Ia juga mengusulkan agar pembagian tugas dilakukan bersama dengan melibatkan tokoh adat, guna merumuskan penyelesaian konflik yang berlandaskan pada kearifan lokal. pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi keputusan di masyarakat, terutama dalam konteks yang sensitif menjelang Pilkada.
“Kalau diperlukan mungkin juga bisa dibuat task force bersama antara tokoh adat, tahapan-tahapan secara kultural supaya lebih kuat lagi. Apalagi ini ada tahapan-tahapan Pilkada dan lain-lain,” ungkapnya.
Di sisi lain, Menko PMK Pratikno menyampaikan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, ia mengimbau agar pelayanan dan bantuan kepada para pengungsi terus berlanjut, baik bagi pengungsi terpusat maupun pengungsi mandiri.
Kedua, Pratikno menekankan perlunya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara). Menurutnya, pembangunan hunian tidak hanya bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik secara fisik serta menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Baca Juga: Wamendagri Sebut Putusan MK Soal Netralitas Masuk Evalusi Sistem Pemilu
“Selain huntara, kita juga harus segera untuk bersama-sama menyiapkan yang hunian tetap (huntap). Sekali lagi, belajar dari pengalaman sebelumnya, masalah pembangunan huntap ini bukan semata-mata masalah membangun rumah, membangun konstruksi, tetapi membangun kehidupan masyarakat yang baru,” ujarnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kondisi pengungsian saat ini semakin membaik.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang meskipun erupsi masih berlangsung, selain itu, ia memastikan bahwa kebutuhan logistik telah terpenuhi dan bantuan untuk para pengungsi terus mengalir. Jumlah pengungsi yang tinggal di lokasi pengungsian terpusat juga mulai berkurang.
“Setelah hari ini kami dapat laporan yang pengungsian terpusat itu tidak ada penambahan, bahkan cenderung berkurang. Artinya masyarakat terdampak di pengungsian ini sebagian sudah menjadi pengungsi mandiri,” tutupnya.
(Sumber: Antara)