Filipina Tetapkan Wapres Sara Durtete Sebagai Dalang Rencana Pembunuhan Presiden Marcos Jr

Ntvnews.id, Manila - Departemen Kehakiman Filipina, pada Senin, 25 November 2024, secara resmi menuduh Wakil Presiden Sara Duterte sebagai otak di balik rencana pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Dalam tindak lanjutnya, departemen tersebut memberikan waktu lima hari kepada Sara untuk merespons panggilan pengadilan. Ia diminta memberikan klarifikasi terkait pernyataannya dalam konferensi pers pada Sabtu, 23 November 2024 di mana ia mengaku telah berbicara dengan seseorang untuk memerintahkan pembunuhan terhadap Marcos, istrinya, serta juru bicara DPR Filipina jika dirinya tewas.

“Pemerintah mengambil langkah untuk melindungi presiden terpilih kami,” ujar Wakil Menteri Kehakiman Filipina, Jesse Andres, kepada wartawan sebagaimana dikutip dari AFP, Senin, 25 November 2024.

Baca Juga: Rangkuman Singkat Jejak Konflik Antara Presiden dan Wakil Presiden Filipina yang Memanas

“Rencana pembunuhan terhadap presiden yang diakui oleh pelakunya sendiri kini akan menghadapi proses hukum,” lanjutnya,

Beberapa jam sebelumnya, Presiden Marcos Jr dalam komentar publik pertamanya menanggapi ancaman tersebut dengan berjanji untuk "melawan" apa yang ia sebut sebagai ancaman "mengkhawatirkan".

Hubungan aliansi politik antara Marcos dan Duterte, yang membawa mereka ke tampuk kekuasaan pada 2022, kini retak menjelang pemilu sela tahun depan. Kedua belah pihak saling melontarkan tuduhan, termasuk soal kecanduan narkoba.

Sara Duterte, yang terancam menghadapi pemakzulan, mengungkapkan pada Sabtu pagi bahwa dirinya juga menjadi target rencana pembunuhan. Dalam konteks itu, ia mengaku telah memberi instruksi kepada anggota tim keamanannya agar Presiden Marcos Jr dibunuh jika dirinya terbunuh.

Dalam konferensi pers yang penuh dengan kata-kata kasar, ia juga menyebutkan ibu negara Liza Araneta-Marcos dan sepupu presiden, Martin Romualdez, sebagai target potensial.

Baca Juga: Selain Presiden, Wapres Filipina Juga Ancam Bunuh Istri Presiden dan Ketua Parlemen

“Saya berkata, jika saya mati, jangan berhenti sampai Anda membunuh mereka,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, istana kepresidenan Filipina menyatakan akan memperlakukan komentar Sara Duterte sebagai “ancaman aktif”.

“Upaya kriminal semacam ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai negara demokratis, kita harus menjunjung tinggi hukum,” ujar Presiden Marcos Jr.

Wakil Menteri Kehakiman Jesse Andres menambahkan bahwa Wakil Presiden Sara Duterte tidak memiliki kekebalan hukum.

“Dia bisa menjadi subjek kasus pidana atau administratif,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa surat panggilan pengadilan untuk Sara Duterte sedang dalam proses pengiriman.

Selain itu, Andres mengonfirmasi bahwa saat ini sedang dilakukan upaya perburuan terhadap “pembunuh bayaran” yang diduga terlibat atas perintah Sara Duterte.