Tanggapan Tak Terduga Presiden Filipina Usai Ancaman Pembunuhan Terlontar dari Wapresnya Sendiri

Ntvnews.id, Manila - Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr., pada Senin, akhirnya memberikan tanggapan terkait "ancaman pembunuhan" yang dilontarkan oleh Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte.

Dilansir dari Reuters, Selasa, 26 November 2024, Marcos menyoroti bahwa isu ini membesar akibat keengganan Duterte untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan mengenai dugaan penyalahgunaan dana di kantor Wakil Presiden.

Dalam sebuah pesan video, Marcos menegaskan bahwa persoalan ini tidak akan menjadi sedramatis ini jika Duterte memberikan jawaban atas pertanyaan para anggota parlemen.

Baca Juga: Filipina Tetapkan Wapres Sara Durtete Sebagai Dalang Rencana Pembunuhan Presiden Marcos Jr

"Kebenaran tidak boleh diungkapkan secara sembrono," katanya, merujuk pada kebijakan perang narkoba yang kontroversial di era ayah Duterte, mantan Presiden Rodrigo Duterte.

"Pembicaraan ini akan berakhir jika saja sumpah untuk mengatakan kebenaran sebagai pelayan publik dipenuhi, dan tidak dihalangi. Alih-alih memberikan jawaban langsung, malah dialihkan ke omongan murahan," tambah Marcos.

Marcos juga menyoroti kekhawatirannya terhadap ancaman dan umpatan yang disampaikan Duterte, menyebut bahwa hal tersebut tidak dapat diterima di negara demokrasi seperti Filipina.

"Jika merencanakan pembunuhan Presiden semudah itu, bagaimana dengan warga negara biasa kita?" kata Marcos.

Baca Juga: Rangkuman Singkat Jejak Konflik Antara Presiden dan Wakil Presiden Filipina yang Memanas

"Upaya kriminal seperti itu tidak boleh diabaikan. Saya akan melawannya. Sebagai negara demokrasi, kita perlu menegakkan supremasi hukum," tambahnya.

Ini adalah kali pertama Marcos memberikan tanggapan terhadap kritik publik yang dilontarkan oleh Duterte. Ia merespons pernyataan kontroversial Duterte yang disampaikan secara daring akhir pekan lalu, di mana Duterte mengancam akan membunuh Marcos, ibunya Neara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika rencana tertentu berhasil dijalankan.

Ancaman ini disampaikan Duterte saat berada di DPR bersama kepala stafnya, Zuleika Lopez, yang ditahan karena tidak merespons pertanyaan terkait penyalahgunaan dana di kantor Wakil Presiden selama penyelidikan legislatif.

Menurut Marcos, semua pejabat negara wajib melindungi Konstitusi serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

"Jadi tidak benar untuk menghalangi pejabat terpilih rakyat untuk mencari kebenaran," katanya.

Marcos berharap agar konflik ini dapat diselesaikan secara damai dan berlandaskan kebenaran. Sambil menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan, ia menekankan bahwa supremasi hukum harus tetap ditegakkan.

"Hukum harus berlaku dalam situasi apa pun, tidak peduli siapa yang terkena dampaknya. Itu sebabnya saya tidak akan membiarkan orang lain berhasil menyeret seluruh negara ke dalam lumpur politik," katanya.

"Mari kita hormati prosesnya. Mari kita patuhi hukum. Mari kita ingat amanat yang dipercayakan kepada kita oleh jutaan orang Filipina," tambahnya.

Pernyataan Duterte telah memicu kecaman luas dan mendorong lembaga penegak hukum untuk menyelidiki kasus tersebut serta mengambil langkah-langkah guna menjamin keselamatan Presiden.