Mendagri Dukung Tindakan Tegas bagi ASN Tak Netral Selama Pilkada

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmennya untuk mendukung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti tidak menjaga netralitas mereka selama Pilkada Serentak 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito kepada para wartawan setelah dia menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kompleks Perumahan Widya Candra III, Kelurahan Senayan, Jakarta, pada Rabu, 27 November 2024.

Tito menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki berbagai opsi untuk memberi sanksi kepada ASN yang terbukti tidak netral dalam pilkada.

Baca juga: Pramono-Rano Unggul di TPS 60, Tempat Ahok Mencoblos

Pertama, Bawaslu dapat melakukan penyelidikan terhadap ASN yang dicurigai tidak netral. Jika terbukti bersalah, Bawaslu dapat mengirimkan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setempat untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, Bawaslu memiliki opsi untuk memberikan sanksi atau mediasi kepada ASN yang tidak netral. Ketiga, Bawaslu dapat membawa dugaan pelanggaran tersebut kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Opsi ketiga ini diterapkan jika terdapat bukti adanya tindak pidana. Gakkumdu melibatkan Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung untuk penanganan kasus tersebut.

"Proses ini bisa berlanjut ke ranah pidana. Jika Bawaslu tegas, hal ini bisa memberikan efek jera bagi ASN yang tidak netral," tambah Tito.

Tito juga menjelaskan bahwa sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan penting dalam mendukung persiapan Pilkada.

Baca juga: Litbang Kompas di Jateng: Luthfi-Yasin 59,44 % Kalahkan Andika-Hendi

Kemendagri berkomitmen untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyukseskan pilkada, termasuk dalam hal keamanan, anggaran, serta sarana dan prasarana.

"Kami juga meminta Bawaslu untuk berperan aktif, memberikan dukungan dalam hal anggaran dan fasilitas. Pemerintah juga memberikan data pemilih potensial," ujar Tito.

Tito berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan damai. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah, bersama penyelenggara pemilu dan DPR, akan membuka kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada guna meningkatkan kualitas di masa depan.

(Sumber: Antara)