Ntvnews.id, Tel AViv - Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, kembali memicu kontroversi dengan pernyataannya bahwa Israel seharusnya menduduki Jalur Gaza dan mengurangi setengah populasi wilayah tersebut melalui "emigrasi sukarela."
"Kita bisa dan harus menaklukkan Jalur Gaza, kita tidak perlu takut dengan kata tersebut," ujar Smotrich dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir dari Al Arabiya, Kamis, 28 November 2024.
Pernyataan itu disampaikan Smotrich dalam sebuah acara yang diadakan oleh Dewan Yesha, organisasi payung bagi pemukim Israel di Tepi Barat.
Baca Juga: Hamas Sebut 1 Sandera Tewas di Gaza karena Serangan Israel
"Tidak ada keraguan bahwa di Gaza -- dengan dorongan emigrasi sukarela -- menurut pendapat saya, ada peluang unik yang terbuka dengan pemerintahan baru," sebutnya, mengacu pada pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Presiden terpilih Donald Trump.
Menurut Smotrich, strategi tersebut dapat membuat populasi Gaza berkurang separuh dalam waktu dua tahun.
Sebagai pemimpin Partai Religius Zionisme yang beraliran ultranasionalis, Smotrich kerap menimbulkan perdebatan dengan komentarnya. Pada Agustus lalu, ia memicu kecaman internasional setelah menyatakan bahwa membuat dua juta warga Gaza kelaparan dapat dibenarkan untuk membebaskan sandera Israel.
Selain itu, bersama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Smotrich pada Januari lalu mengusulkan rencana "pemindahan sukarela" untuk 2,4 juta penduduk Gaza, yang memicu protes luas. Pemerintah Amerika Serikat mengecam pernyataan tersebut sebagai tindakan yang "tidak bertanggung jawab."
Baca Juga: Bertemu PM Inggris, Prabowo Kembali Suarakan Gencatan Senjata di Gaza
Israel pertama kali menduduki Jalur Gaza pada tahun 1967 dan mempertahankan pasukan serta permukiman Yahudi di wilayah tersebut hingga 2005, sebelum akhirnya menarik pasukannya. Namun, setelah penarikan, Tel Aviv memberlakukan blokade ketat terhadap Gaza.
Sejak konflik meletus pada Oktober lalu, Israel telah memberlakukan pengepungan hampir total terhadap wilayah itu.
Jalur Gaza berada di bawah kontrol kelompok Hamas sejak 2007, setelah mereka menggulingkan loyalis Otoritas Palestina. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan kembalinya pemukim Yahudi ke Gaza, meskipun Smotrich dan anggota koalisi sayap kanan lainnya mendukung ide tersebut.