Ntvnews.id, Jakarta - Hasil quick count dari beberapa lembaga survei dalam Pilgub Jakarta 2024 menunjukkan bahwa pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berakhir di posisi ketiga. Dharma-Kun memperoleh sekitar 10 persen suara di Pilkada Jakarta.
Menanggapi hasil tersebut, Dharma menyampaikan rasa syukur. Meski demikian, ia menolak anggapan bahwa mereka kalah. Sebaliknya, ia melihat pencapaian ini sebagai kemenangan bagi warga Jakarta yang mendambakan rasa aman untuk keluarganya.
Dharma juga mengimbau semua pihak untuk bersama-sama mengawasi hasil resmi Pilgub Jakarta yang dikeluarkan oleh KPU melalui proses bertahap, dengan pengumuman yang dijadwalkan pada Desember 2024. Nah, berikut beberapa kontroversi Dharma-kun.
Calon Gubernur Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun menyalurkan hak pilih di TPS 31 Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Rabu (27/11/2024). (ANTARA (Mario Sofia Nasution))
Calon gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 2, Dharma Pongrekun, memaparkan strategi yang dirancangnya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Ia berpendapat bahwa lampu merah menjadi penyebab utama kemacetan, sehingga diperlukan pembangunan jalur underpass dan overpass di sejumlah titik persimpangan padat.
"Jadi, supaya menghindari adanya lampu merah di persimpangan-persimpangan jalan, sudah ada teknologi yang hanya dalam 7 hari overpass dan underpass itu akan terbangun," ungkap Dharma saat menghadiri acara 'Silaturahmi Kebangsaan' di Sekretariat Perhimpunan Tionghoa Indonesia (INTI), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2024.
"(Titik prioritasnya) Di persimpangan-persimpangan jalan yang masih menggunakan lampu merah. Pokoknya titik macet sudah dipetakan. Jadi, harus diperbanyak. Jangan ada lagi lampu merah. Thamrin saja masih ada lampu merah," ujarnya.
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun memberikan keterangan kepada pers di Posko Pemenangan Bale Gotong Royong Dharma Pongrekun-Kun Wardhandi Jalan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024) sore. (Antara)
Untuk mengatasi banjir, Dharma merancang program yang cukup menarik dan kreatif. Ia memperkenalkan program bernama 'Pipi Monyet', yang merupakan sistem penampungan air hujan. Sistem ini diklaim mampu menampung hingga 30 juta kubik air untuk mengendalikan kelebihan air di Jakarta.
"Seperti monyet, ketika terima hadiah, dia tidak habis makanannya, dia simpan di pipinya. Untuk apa? Dimanfaatkan untuk dibutuhkan, dan untuk jadi air bersih, kita tidak bicara kuantitas tapi kualitas, karena apa? Karena rakyat butuh kemandirian air, baik air bersih maupun air minum," jelas Dharma.
Dharma Pongrekun-Kun Wardana (YouTube KPU Jakarta)
Dalam debat perdana, Dharma Pongrekun juga menyoroti persoalan pandemi, terutama terkait pandemi COVID-19. Ia menyatakan bahwa pandemi COVID adalah bagian dari "agenda terselubung asing" yang bertujuan melemahkan kedaulatan Indonesia.
Pernyataan tersebut diungkapkan Dharma saat mengikuti debat yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Ia menyampaikan responsnya terhadap pertanyaan dari cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengenai langkah yang diambil negara untuk melindungi sumber daya manusia jika pandemi terjadi kembali.
"Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara, sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa ngikutin COVID," kata Dharma
Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana saat memberikan keterangan (DOKUMENTASI)
Sebelumnya, Dharma juga menyebut bahwa ia mampu membangun infrastruktur underpass dan overpass hanya dalam waktu tujuh hari. Langkah ini dianggapnya sebagai solusi ampuh untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi permasalahan serius di Jakarta.
"Jadi, supaya menghindari adanya lampu merah di persimpangan-persimpangan jalan, sudah ada teknologi yang hanya dalam 7 hari overpass dan underpass itu akan terbangun," ungkap Dharma saat menghadiri acara 'Silaturahmi Kebangsaan' di Sekretariat Perhimpunan Tionghoa Indonesia (INTI), Kemayoran, Jakarta Pusat pada 29 Oktober 2024.
Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun). (Youtube)
Calon Gubernur DKI Jakarta 2024–2029, Dharma Pongrekun, mengkritik sistem pendidikan Indonesia saat berbincang dengan Deddy Corbuzier. Ia mempertanyakan alasan durasi pendidikan dasar hingga menengah diatur dalam kelipatan angka 6, yang dianggapnya tidak wajar.
Dharma melanjutkan pernyataannya dengan menyebut bahwa pihak-pihak yang merancang sistem pendidikan tersebut memiliki hubungan dengan "dajjal," yang menurutnya sering menggunakan simbol dan kode tertentu. Ia menyinggung adanya afiliasi simbolik yang memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia.