Demokrat Semprit PDIP: Nggak Ada 'Partai-partai Cokelat' Itu!

Ntvnews.id, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menuding Pilkada 2024 berlangsung curang. Kecurangan ini melibatkan kepolisian, yang mereka sebut sebagai 'Partai Cokelat' (Parcok). Kecurangan terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya dalam Pilkada Sumatra Utara (Sumut).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Ketua Tim Pemenangan Bobby Nasution dan Surya, Hinca Panjaitan membantah adanya kecurangan dalam Pilkada 2024 yang melibatkan kepolisian. Termasuk pada Pilkada Sumut, dimana ia menjadi ketua tim sukses (timses) kandidat yang menang.

"Alhamdulillah. Nggak ada kecurangan nggak? Nggak ada 'partai-partai cokelat' gitu kan? Nggak ada itu semua," ujar Hinca, Jumat, 29 November 2024.

Ia lantas mempersilahkan pihak-pihak-pihak yang menuding adanya kecurangan dalam Pilkada, memproses secara hukum. Menurut Hinca, sudah ada mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurusi pelanggaran pemilu.

"Saya menyarankan kepada siapa pun yang setelah penghitungan nanti final diketuk oleh KPU, yang kalah dan merasa ada yang curang, merasa ada yang curang, silakan tempuh jalur hukum," tutur Hinca.

"Dan saya kira Mahkamah Konstitusi kita sudah siap untuk itu," imbuhnya.

Ia menganggap, tudingan kecurangan selalu dilontarkan oleh pihak yang kalah dalam pemilu. Hinca meminta pihak yang kalah menempuh jalur sesuai koridor yang sudah ada. 

"Pilpres kemarin kan juga begitu. Salurannya ada, mana itu salurannya? Tentu pendekatan hukum. Kemana? Kalau administratif ke Bawaslu-nya, kalau hasil sengketa pemilunya dalam hal ini Pilkadanya ke MK," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menuding ada kecurangan yang membuat menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, memenangkan Pilkada Sumut berdasarkan hasil hitung cepat. Salah satu dugaan kecurangannya adalah pengerahan aparat kepolisian atau 'Parcok'.

"Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan 'Partai Cokelat' ('Parcok'), bansos, Pj kepada daerah-daerah dan desa," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

Menurut Djarot, pemerintah desa di wilayah itu diintimidasi oleh 'Parcok'. Djarot mengaku sempat meminta mereka untuk buka suara mengenai dugaan intimidasi tersebut, tetapi mereka meminta maaf karena tidak berani angkat bicara.

"Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa," tandasnya.