Ntvnews.id, Jakarta - Dalam era digital yang berkembang pesat, keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pidatonya di acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa 2024.
AHY menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi utama untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
AHY (Istimewa)
Meski demikian, AHY menggarisbawahi sejumlah tantangan dalam penerapan keterbukaan informasi, seperti kesenjangan digital dan rendahnya literasi informasi* di beberapa wilayah.
Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan literasi digital untuk melindungi masyarakat dari bahaya hoaks dan disinformasi yang berpotensi merusak keharmonisan bangsa.
“Ini penting karena dengan keterbukaan informasi yang dijalankan secara bertanggung jawab di era digital yang kita tahu juga banyak sekali informasi yang juga tidak jarang terjadi disinformasi atau misinformasi, bahkan bisa memecah belah sesama anak bangsa," kata AHY.
"Oleh karena itu, kita semua harus tergerak untuk menghadirkan keterbukaan ini kepada masyarakat,” sambungnya.
Dalam pidatonya, AHY mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keterbukaan informasi.
AHY (Istimewa)
Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan terbuka (open governance) memerlukan peran aktif dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat hingga perangkat desa.
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro turut melaporkan bahwa meskipun tingkat literasi digital masyarakat Indonesia sudah mencapai angka 4,3 dari skala 5, tantangan masih ada. Sekitar 1% masyarakat Indonesia yang setara dengan 2,27 juta orang belum terliterasi dengan baik.
Pada kesempatan ini, Donny Yoesgiantoro juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin daerah dan perangkat desa yang telah berhasil mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
Dedikasi mereka menciptakan transparansi dan aksesibilitas yang lebih baik di masyarakat menjadi teladan bagi daerah lain.