Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.
Ia menilai keputusan tersebut mencerminkan kemampuan Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan buruh dan kepentingan pelaku usaha.
"Kami berterima kasih pada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mempunyai kebijakan mencari keseimbangan, equilibrium antara kepentingan dunia usaha dan mensejahterakan buruh," ujar Iqbal dalam konferensi pers KSPI yang membahas kenaikan UMP 2025, Jumat, 29 November 2024.
Baca Juga: Prabowo Umumkan UMP 2025 Naik 6,5 Persen
Iqbal juga memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berperan sebagai fasilitator dalam menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah. Ia menyebut Dasco telah membantu mempertemukan perwakilan buruh dengan pemerintah dalam pembahasan kenaikan UMP 2025.
"Kami mengapresiasi kepada Bapak Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI yang memberi jalan dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan ini," kata Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa buruh telah sepenuhnya menerima keputusan Presiden Prabowo untuk menaikkan UMP sebesar 6,5 persen. Ia menilai angka tersebut mendekati tuntutan buruh yang berada pada kisaran 8 persen.
"Karena 6,5 persen mendekati 8 persen, maka buruh menyatakan menerima keputusan Presiden Republik Indonesia, Bapak General Prabowo Subianto, yaitu menaikkan upah minimum 6,5 persen," ucap Presiden Partai Buruh tersebut.
Menurut Iqbal, kenaikan UMP sebesar 6,5 persen ini tergolong rasional karena mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Bahkan, ia menambahkan bahwa angka tersebut sudah melampaui laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Donald Trump Bakal Kirim Utusan untuk Damaikan Konflik Rusia-Ukraina
Sebagai informasi, keputusan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen diambil setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Tenaga Kerja Yassierli, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 29 November 2024, dari siang hingga sore hari.
Sebelum keputusan tersebut diumumkan, Menteri Tenaga Kerja Yassierli sempat mengusulkan kenaikan UMP sebesar 6 persen. Namun, setelah menerima perwakilan buruh di Istana Presiden, Prabowo memutuskan untuk menaikkan UMP menjadi 6,5 persen.