7 Menko Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Bahas Apa?

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Anggaran DPR RI mengadakan rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini Senin, 2 Desember 2024. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas rencana kerja anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa DPR akan mendukung penuh rencana kerja anggaran yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program-program prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahan.

"Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa," ujar Said saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 2 Desember 2024.

7 Menko Rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan (Deddy Setiawan/Ntvnews.id)

Baca Juga: Soal Polri di Bawah Kemendagri, Ini Respons DPR

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh tujuh menteri koordinator, yaitu Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, hadir pula Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: DPR Apresiasi Kinerja Polri dalam Pilkada Serentak 2024

Said menguraikan alokasi anggaran yang direncanakan untuk masing-masing Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendapat anggaran sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp456,76 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp345,5 miliar.

Sementara itu, anggaran untuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dialokasikan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebesar Rp44,09 miliar.

Said menegaskan bahwa DPR pada prinsipnya akan menyetujui pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator. Namun, DPR juga akan mendengarkan berbagai kebutuhan tambahan untuk program kerja masing-masing kementerian.

"Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali," jelasnya.