Mantan Menhan Israel Sebut Negaranya Lakukan 'Pembersihan Etnis' di Gaza

Ntvnews.id, Tel Aviv - Mantan Menteri Pertahanan Israel, Moshe Yaalon, menyebut bahwa militer Israel telah melakukan kejahatan perang dan tindakan "pembersihan etnis" di wilayah Jalur Gaza. Pernyataan ini menuai reaksi keras dari pemerintah dan sejumlah politisi Israel.

Dilansir dari Al Arabiya, Selasa, 3 Desember 2024, Yaalon menyampaikan dalam wawancara dengan media lokal bahwa kelompok garis keras dalam kabinet sayap kanan pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang berusaha mengusir warga Palestina dari wilayah utara Jalur Gaza dan ingin membangun kembali permukiman Yahudi di sana.

"Saya harus memperingatkan tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang sedang disembunyikan dari kita. Pada akhirnya, kejahatan perang sedang dilakukan," ujarnya dalam wawancara dengan stasiun televisi Kan.

Baca Juga: Tragedi di Beit Lahia Gaza, 25 Warga Tewas Akibat Serangan Udara Israel

Ia juga menyatakan dalam wawancara dengan Democrat TV, bahwa jalur yang ditempuh saat ini adalah penaklukan, aneksasi, dan pembersihan etnis. Menjelaskan lebih lanjut, Yaalon mengatakan:

"Tidak ada lagi Beit Lahiya, tidak ada lagi Beit Hanoun. Militer telah melakukan intervensi di Jabalia, dan kenyataannya tanah itu telah dibersihkan dari orang-orang Arab."

Wilayah utara Jalur Gaza, termasuk daerah-daerah yang disebut Yaalon, telah menjadi target serangan militer Israel sejak 6 Oktober. Pemerintah Israel menyatakan serangan ini bertujuan mencegah militan Hamas berkumpul kembali.

Yaalon menambahkan bahwa elemen garis keras dalam kabinet Netanyahu juga mendorong pembangunan kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut, hampir dua dekade setelah pasukan Israel mundur dari Jalur Gaza. Ia sebelumnya menentang keras rencana ini saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Sebagian besar negara dunia memandang pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 sebagai tindakan ilegal. Langkah ini dianggap menghambat perdamaian karena mengurangi wilayah yang diinginkan Palestina untuk membangun negara mereka di masa depan.

Baca Juga: Israel dan Hizbullah di Lebanon Sepakat Gencatan Senjata, Sempat Lakukan Serangan Terakhir

Pernyataan Yaalon memicu kemarahan berbagai pihak di Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyebut bahwa pernyataan Yaalon adalah "hal yang memalukan" bagi Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Gideon Saar menolak tuduhan tersebut, mengatakan bahwa semua tindakan Israel telah sesuai dengan hukum internasional.

"Sayangnya, mantan Menteri Yaalon tidak memahami kerusakan yang disebabkannya dan tidak menarik kembali ucapannya," ujar Saar dalam konferensi pers.

Partai Likud, yang dipimpin Netanyahu dan pernah menaungi Yaalon, juga mengecam pernyataan tersebut, menyebutnya sebagai "fitnah" dan "pernyataan kosong serta tidak jujur."

Likud menambahkan bahwa pernyataan Yaalon adalah "hadiah bagi ICC (Mahkamah Pidana Internasional) dan musuh-musuh Israel."

Komentar ini muncul bersamaan dengan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Kedua tokoh tersebut telah membantah tuduhan tersebut.