BGN: Biaya Makan Gratis Rp10 Ribu Hanya Rata-rata

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu hanya merupakan rata-rata, berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya , Selasa 3 Desember 2024.

Ia menegaskan bahwa BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian, yang dibayar berdasarkan bukti pengeluaran riil (at cost), dan bukan untuk makanan yang sudah matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Baca Juga: AHY: Indonesia Kaya Potensi Ekonomi Kreatif yang Bisa Tingkatkan Perekonomian

Ia juga menekankan bahwa BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang disediakan. "Standar komposisi gizi tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Dadan menambahkan bahwa dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN, dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya, Dadan juga telah menegaskan bahwa alokasi anggaran tahunan tetap sesuai dengan APBN yang telah disahkan, yakni sebesar Rp71 triliun.

Baca Juga: Mendes PDT Ajak Desa Swasembada Pangan untuk Dukung Akses Makanan Bergizi

Ia juga menjelaskan bahwa uji coba nasional pada Desember 2024 akan dilaksanakan di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan wilayah lainnya di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurutnya, hasil uji coba ini akan menjadi acuan untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai daerah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

(Sumber Antara)