Ntvnews.id, Seoul - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada Selasa, 3 Desember 2024, menjelaskan alasan pemberlakuan darurat militer di negaranya.
Dilansir dari AFP, Rabu, 4 Desember 2024, Ia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi demokrasi liberal Korea Selatan dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis, khususnya Korea Utara.
Meskipun tidak memberikan detail spesifik mengenai ancaman dari Korea Utara, Yoon menyebut negaranya tetap secara teknis berada dalam kondisi perang dengan Pyongyang, yang memiliki persenjataan nuklir.
Baca Juga: Termasuk Shin Tae-yong, 3 Pelatih Korea Selatan Saling Sikut di Grup B Piala AFF 2024
"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan melenyapkan elemen-elemen anti-negara, saya mengumumkan darurat militer," ujar Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi.
Ia juga mengkritik partai oposisi yang menurutnya lebih fokus pada agenda pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka daripada memikirkan kesejahteraan rakyat.
"Tanpa memperhatikan mata pencarian rakyat, partai oposisi melumpuhkan pemerintahan," tambahnya.
Pengumuman darurat militer ini terjadi di tengah ketegangan politik antara Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon dan oposisi utama, Partai Demokrat, terkait pembahasan RUU anggaran tahun depan.
Pekan sebelumnya, oposisi menyetujui pemangkasan anggaran sebesar 4,1 triliun won dari total usulan anggaran 677 triliun won untuk tahun depan. Pemotongan tersebut menuai keluhan Yoon, yang menyebut anggaran penting untuk fungsi inti negara—seperti keamanan publik dan penanganan kejahatan narkoba—telah dipangkas.
Baca Juga: Geger! Pesawat Militer China dan Rusia Masuki Zona Pertahanan Korea Selatan
"Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berusaha melumpuhkan sistem peradilan dan administratif, serta menghancurkan tatanan demokrasi liberal kita," kritiknya.
Ia menuduh oposisi berupaya menjadikan negara sebagai "surga narkoba dan tempat dengan keamanan publik yang kacau."
Lebih lanjut, Yoon menuduh oposisi—yang menguasai mayoritas di parlemen dengan 300 anggota—sebagai kekuatan anti-negara yang ingin menggulingkan pemerintahannya.
"Saya akan mengembalikan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin," ujarnya.
Namun, hanya beberapa jam setelah memberlakukan darurat militer, Presiden Yoon mengumumkan pencabutan perintah tersebut pada Rabu, 4 Desember 2024.