Warga Korea Selatan Tuntut Presidennya Mundur Usai Umumkan Darurat Militer

Ntvnews.id, Seoul - Warga Korea Selatan menyambut lega pencabutan darurat militer yang hanya bertahan beberapa jam setelah diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno darurat yang digelar Majelis Nasional pada Rabu, 4 Desember 2024.

Dilansir dari Korea JoongAng Daily, Rabu, 4 Desember 2024, helikopter yang sebelumnya berpatroli di sekitar gedung Majelis Nasional perlahan-lahan ditarik mundur, sementara ratusan warga memadati gerbang parlemen untuk memprotes kebijakan presiden yang dinilai “luar biasa.” Polisi tetap berjaga di lokasi untuk mengendalikan situasi.

"Ini salah besar, sangat salah," ujar seorang wanita asal Goyang, Gyeonggi, yang bergegas ke Majelis Nasional bersama suaminya setelah mendengar pengumuman darurat militer.

Baca Juga: Audi Marissa Kasih Kabar Mengejutkan, Mobilnya Kecelakaan Sampai Terpental di Korea Selatan

“Saya pikir ini mimpi. Suami saya menelepon dan memberitahu bahwa Presiden Yoon telah mengumumkan darurat militer. Saya tidak percaya ini terjadi di zaman sekarang.”

Pasangan itu adalah bagian dari ratusan demonstran yang menuntut pembukaan gerbang parlemen sejak Selasa malam. Mereka memprotes langkah presiden yang mendeklarasikan darurat militer dengan alasan “melindungi Republik Korea dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara.”

Meskipun Majelis Nasional dengan cepat mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer pada Rabu pagi, massa tetap bertahan. Mereka meneriakkan slogan seperti "Tangkap Yoon Suk Yeol!" dan beberapa bahkan mencoba memanjat tembok parlemen.

“Saya sangat marah sehingga harus turun ke jalan,” kata Kim, seorang pria berusia 50-an yang dihentikan polisi saat mencoba memanjat pagar.

Ia menyebut langkah presiden sebagai “pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan negara.”

Baca Juga: Berkat Shin Tae-yong, 2 Ribu Warga Korea Selatan Bakal Bersorak untuk Timnas Indonesia saat Menjamu Jepang

Seorang staf Majelis Nasional mengungkapkan situasi yang tegang di dalam kompleks.

“Kami melihat banyak polisi mulai siang hari, dan bahkan staf parlemen tidak diizinkan masuk meski menunjukkan kartu identitas. Tidak heran jika ini disebut kediktatoran. Darurat militer di era modern seperti ini benar-benar sulit dipercaya,” ujarnya.

Sementara itu, kantor kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi hingga pukul 01.40 dini hari waktu setempat. Namun, dalam pidatonya pada Selasa malam, Yoon menyalahkan partai oposisi karena dianggap menyandera proses parlemen.

Ia menyebut lawan politiknya sebagai “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara” dan merasa terpaksa mengambil langkah darurat untuk menjaga tatanan konstitusi.

Dalam pidatonya yang disiarkan langsung, Yoon menyatakan, “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan menghapus unsur-unsur anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat, saya mengumumkan darurat militer.”

Namun, ia tidak memberikan rincian ancaman spesifik dari Korea Utara, melainkan menyoroti lawan-lawan politiknya. Pengumuman ini terjadi di tengah perselisihan sengit antara partai pemerintah dan oposisi terkait anggaran negara.

"Majelis Nasional kita telah menjadi tempat perlindungan para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berusaha melumpuhkan sistem peradilan dan administrasi, serta merusak demokrasi liberal kita," tambah Yoon.