Presiden Korea Selatan Cabut Status Darurat Militer

Ntvnews.id, Seoul - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, memutuskan untuk mencabut darurat militer yang sempat diberlakukannya beberapa jam sebelumnya. Langkah ini diambil setelah parlemen dengan tegas menolak upayanya untuk melarang aktivitas politik dan memberlakukan sensor terhadap media.

Dilansir dari Yonhap, Rabu, 4 Desember 2024, Darurat militer diumumkan oleh Yoon pada Selasa malam waktu setempat dengan dalih menghadapi "kekuatan anti-negara" di antara lawan politiknya.

Namun, keputusan tersebut menuai kecaman keras dari parlemen, menciptakan salah satu krisis politik terbesar di Korea Selatan dalam beberapa dekade terakhir. Pada Rabu pagi, kabinet akhirnya menyetujui pencabutan darurat militer.

Baca Juga: 6 Jam Korea Selatan Umumkan Darurat Militer

Situasi ini memicu perayaan di luar gedung parlemen. Para pengunjuk rasa bersorak, bertepuk tangan, dan mengungkapkan rasa lega mereka. "Kami menang!" teriak seorang demonstran sambil memukul drum.

Sementara itu, mata uang won Korea Selatan sedikit pulih setelah pengumuman pencabutan, meskipun tetap melemah 0,8 persen terhadap dolar AS di level 1414,45.

Cho Kuk, pemimpin partai oposisi kecil, menemui para demonstran dan menegaskan bahwa perjuangan belum usai.

"Ini belum berakhir. Dia telah membuat semua orang terkejut," ujarnya, sembari berjanji untuk mengupayakan pemakzulan terhadap Yoon dengan dukungan dari partai-partai lain.

Keputusan darurat militer Yoon, yang dianggap ditujukan untuk melawan musuh politiknya, ditolak secara bulat oleh 190 anggota parlemen, termasuk anggota partainya sendiri. Berdasarkan undang-undang Korea Selatan, presiden wajib mencabut darurat militer jika parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas.

Krisis ini memicu kekhawatiran internasional terhadap stabilitas politik di Korea Selatan, sebuah negara demokrasi sejak 1980-an, sekutu utama Amerika Serikat, dan salah satu ekonomi terbesar di Asia.

Baca Juga: Audi Marissa Kasih Kabar Mengejutkan, Mobilnya Kecelakaan Sampai Terpental di Korea Selatan

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, menyatakan bahwa Amerika Serikat mengikuti perkembangan di Korea Selatan dengan "kekhawatiran yang mendalam" dan berharap perselisihan politik dapat diselesaikan secara damai sesuai hukum.

Sebelumnya, dalam pidato televisi yang mengumumkan darurat militer, Yoon mengindikasikan bahwa parlemen, partai politik, media, dan penerbit akan berada di bawah kendali komando militer.

 Meski begitu, ia tidak menyebut ancaman spesifik dari Korea Utara, melainkan lebih banyak menyoroti lawan politik domestiknya. Langkah ini menandai pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.

Yoon, yang merupakan mantan jaksa, terpilih pada Mei 2022 dengan selisih suara tipis. Namun, popularitasnya terus menurun, dengan peringkat dukungan berkisar di angka 20 persen selama beberapa bulan terakhir.

Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpinnya juga mengalami kekalahan besar dalam pemilihan parlemen pada April lalu, sehingga kendali parlemen jatuh ke tangan partai-partai oposisi yang berhasil menguasai hampir dua pertiga kursi.