Penyebab Darurat Militer yang Ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan

Ntvnews.id, Korsel - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan penerapan darurat militer di seluruh negeri sebagai respons terhadap ancaman dari kekuatan komunis, terutama Korea Utara, serta krisis politik dalam negeri, pada Selasa, 3 Desember 2024.

Langkah ini diambil untuk melindungi stabilitas negara dan mempertahankan tatanan demokrasi di tengah ketegangan politik yang meningkat.

Presiden Yoon Suk Yeol mengungkapkan bahwa darurat militer diumumkan sebagai upaya untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman kekuatan komunis yang semakin agresif, khususnya dari Korea Utara. 

Dalam pidato yang disiarkan langsung, Yoon menyebutkan bahwa pengumuman ini juga bertujuan untuk mengatasi elemen-elemen anti-negara yang berusaha merusak stabilitas negara.

Situasi Korea Selatan (Reuters)

"Untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman komunis dan untuk mengatasi kelompok-kelompok yang berupaya menghancurkan negara kita, saya dengan ini mengumumkan darurat militer," kata Yoon, dikutip dari AFP.

Selain itu, ia menambahkan bahwa partai oposisi yang ada di parlemen telah melumpuhkan pemerintahan dengan tujuan untuk memakzulkan dirinya dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan.

Pengumuman darurat militer ini terjadi bersamaan dengan ketegangan politik yang melibatkan partai yang dipimpin oleh Yoon, yakni Partai Kekuatan Rakyat, dan Partai Demokrat, oposisi utama di parlemen.

Perselisihan ini berfokus pada rancangan undang-undang anggaran untuk tahun depan, di mana anggota parlemen oposisi baru saja menyetujui pengurangan anggaran secara signifikan melalui komite parlemen.

residen Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan sambutan pembuka saat ASEAN Plus Three Summit Ke-27 di National Convention Center, Vientiane, Laos. ((Antara (M Agung Rajasa) ))

Yoon mengkritik langkah tersebut, menuduh para anggota parlemen oposisi telah mengutamakan kepentingan politik mereka daripada kepentingan negara.

Ia menyebutkan bahwa mereka memangkas anggaran penting yang seharusnya digunakan untuk mendukung fungsi-fungsi utama negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.

Selain itu, Presiden Yoon menegaskan bahwa oposisi yang memiliki mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang berpotensi menumbangkan sistem demokrasi yang telah dibangun di Korea Selatan, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan pemerintahan yang stabil dan demokratis.