Presiden Korea Selatan Didesak Untuk Mundur Usai Umumkan Darurat Militer

Ntvnews.id, Seoul - Partai Demokrat Korea Selatan mengumumkan pada Rabu, 4 Desember 2024, bahwa mereka akan segera mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, menyusul keputusannya memberlakukan darurat militer.

Dilansir dari Yonhap, Rabu, 4 Desember 2024, menyebut rencana ini akan diajukan ke sidang paripurna pada 5 Desember 2024, dengan kemungkinan pengajuan paling cepat hari ini.

Juru bicara Partai Demokrat, Kang Yoo Jeong, usai rapat anggota parlemen, mengatakan, "Tanpa jaminan bahwa darurat militer tidak akan diberlakukan kembali di masa depan, ada kesepakatan bahwa proses pengusulan, pelaporan, dan pemungutan suara untuk pemakzulan harus segera dilakukan."

Baca Juga: Penyebab Darurat Militer yang Ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan

Kang menegaskan bahwa RUU pemakzulan akan diajukan dan diikuti oleh pemungutan suara. Menurutnya, mayoritas anggota parlemen dari partai sepakat bahwa Presiden Yoon sudah tidak lagi layak menjalankan tugasnya sebagai kepala eksekutif negara, baik melalui pengunduran diri sukarela maupun proses pemakzulan.

Selain Presiden Yoon, Partai Demokrat juga menuntut pertanggungjawaban Menteri Pertahanan Nasional Kim Yong Hyun dan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan Lee Sang Min. Dalam sistem darurat militer yang berlaku, kedua menteri tersebut memiliki wewenang untuk merekomendasikan penerapan darurat militer kepada presiden. Kang menjelaskan,

"Dibutuhkan persetujuan dari kedua menteri untuk memberlakukan darurat militer, sehingga tanggung jawab mereka akan menjadi bagian dari proses pengajuan RUU pemakzulan."

Sebelumnya, Partai Demokrat telah mendesak Presiden Yoon untuk mundur melalui resolusi rapat anggota parlemen.

Baca Juga: Warga Korea Selatan Tuntut Presidennya Mundur Usai Umumkan Darurat Militer

Resolusi itu menyatakan,"Jika Presiden Yoon tidak segera mengundurkan diri, Partai Demokrat akan mendengar suara rakyat dan memulai proses pemakzulan."

Dalam pernyataannya, Kang menekankan bahwa situasi ini adalah ilegal dan inkonstitusional. "Lebih baik jika Presiden Yoon mengundurkan diri secara sukarela. Namun, kami tidak akan menunggu hingga itu terjadi," tegasnya.

Sebagai bagian dari aksi lanjutan, Partai Demokrat dijadwalkan menggelar rapat darurat di depan tangga Majelis Nasional pada siang ini.

Lee Jae Myeong, pemimpin Partai Demokrat, menyampaikan dalam pesan kepada anggota partai bahwa darurat militer yang dianggap tidak konstitusional dan ilegal ini adalah peluang untuk membawa Korea Selatan keluar dari lingkaran kebijakan buruk dan mengembalikannya ke jalur demokrasi yang sehat.