Kemenhan Korea Selatan Tegaskan Tak Akan Ikuti Perintah Darurat Militer Presiden Yoon Suk Yeol

Ntvnews.id, Seoul - Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata Korea Selatan akan menolak jika diperintahkan untuk menerapkan darurat militer, seperti yang ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Kim Seon-ho pada Jumat, 6 Desember 2024, di tengah spekulasi mengenai kemungkinan dikeluarkannya deklarasi darurat militer baru.

"Rumor yang beredar pada pagi hari ini mengenai indikasi deklarasi darurat militer lainnya adalah tidak benar," ujar Kim dalam konferensi pers yang diadakan secara mendesak.

"Meski ada perintah untuk menerapkan darurat militer, Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan tidak akan mengikuti perintah tersebut," tambahnya dengan tegas.

Baca juga: Gus Miftah Bakal Menghadap Prabowo Pekan Depan

Kim juga menyampaikan permintaan maaf atas kekhawatiran yang muncul akibat polemik mengenai darurat militer dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak kejaksaan dalam penyelidikan masalah tersebut.

Ia menambahkan bahwa militer akan berusaha untuk melindungi keselamatan serta kehidupan masyarakat sehari-hari, sambil tetap menjaga kesiapan pertahanan yang kuat.

Setelah menteri pertahanan sebelumnya, Kim Yong-hyun, yang diketahui telah mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Presiden Yoon Suk Yeol, mengundurkan diri, Wakil Menteri Pertahanan kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sementara.

Baca juga: KPK Pamerkan Barang Rampasan Korupsi di Gedung Merah Putih

Kim Yong-hyun juga dikenakan larangan bepergian ke luar negeri di tengah tuduhan pengkhianatan yang ditujukan kepadanya setelah pembatalan darurat militer.

Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul memberlakukan larangan perjalanan tersebut setelah sekelompok partai politik kecil mengajukan pengaduan yang menuduh Presiden Yoon Suk Yeol, Kim, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su terlibat dalam pengkhianatan.

(Sumber: Antara)