3 Jenderal Militer Korea Selatan Dicopot Usai Bantu Presiden Yoon Umumkan Darurat Militer

Ntvnews.id, Seoul - Korea Selatan telah mencopot tiga komandan senior militer dari jabatannya karena terlibat dalam upaya membantu Presiden Yoon Suk Yeol melaksanakan operasi darurat militer yang dianggap "ilegal" pada Jumat, 6 Desember 2024. 

Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, ketiga komandan tersebut berperan dalam pengerahan pasukan ke gedung parlemen untuk mencegah legislator membatalkan status darurat militer yang dideklarasikan secara sepihak oleh Presiden Yoon.

"Kementerian Pertahanan telah melaksanakan langkah pemisahan dan penangguhan tugas terhadap tiga pejabat utama... terkait situasi saat ini per 6 Desember," demikian pernyataan resmi dari kementerian itu, sebagaimana dikutip AFP.

Para komandan tersebut adalah Letnan Jenderal Lee Jin-woo, Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Seoul; Letnan Jenderal Kwak Jong-keun, Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat; dan Letnan Jenderal Yeo In-hyung, Komandan Kontra Intelijen.

Arsip Foto - Presiden Korea Selatan terpilih Yoon Suk Yeol berbicara dalam konferensi pers di Perpustakaan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Kamis (10/3/2022) (ANTARA (Xinhua/James Lee/am))

Ketiga pejabat tersebut telah dipindahkan ke unit militer lain, menurut laporan dari kantor berita Yonhap yang mengutip pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Tindakan ini diambil di tengah sorotan tajam terhadap peran militer dalam pelaksanaan status darurat militer, serta kekhawatiran yang disuarakan oleh partai oposisi utama terkait kemungkinan deklarasi serupa di masa mendatang.

Jaksa militer juga telah meminta Kementerian Kehakiman untuk melarang perjalanan bagi 10 pejabat militer yang diduga terlibat dalam upaya makar dan dakwaan lainnya terkait deklarasi darurat militer, termasuk tiga komandan yang telah dicopot, sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan terpisah dari kementerian.

Kementerian juga menyatakan bahwa militer akan bekerja sama secara aktif dengan tim penyelidikan khusus yang dibentuk oleh kejaksaan, termasuk dengan menyediakan personel untuk mendukung penyelidikan terkait deklarasi darurat militer.

Letnan Jenderal Lee Jin-woo (The Eastern Held)

Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya mendeklarasikan status darurat militer pada Selasa malam secara tiba-tiba, tetapi keputusan tersebut dicabut beberapa jam kemudian setelah Majelis Nasional yang didominasi oposisi memilih untuk menolak deklarasi itu.

Sebagai bagian dari proses tersebut, militer membentuk Komando Darurat Militer yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat Park An-su. Komando ini mengeluarkan perintah untuk melarang semua aktivitas politik sekaligus mengerahkan pasukan operasi khusus ke kompleks Majelis Nasional.

Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan sementara Kim Seon-ho menyampaikan permintaan maaf atas keresahan publik yang timbul. Ia juga berkomitmen untuk mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian.