Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Ditangkap, Ini Alasannya

Ntvnews.id, Seoul - Jaksa di Korea Selatan (Korsel) telah menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Penangkapan tersebut terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, yang kemudian menimbulkan polemik.

Dilansir dari Yonhap, Senin, 9 Desember 2024, menyebut bahwa tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.30 waktu setempat.

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah tiga partai oposisi minoritas mengajukan laporan kepada jaksa penuntut terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su, dengan tuduhan bahwa mereka telah melakukan pemberontakan.

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan

Kim dianggap sebagai tokoh kunci dalam pengumuman deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon. Ia kemudian mengundurkan diri setelah darurat militer tersebut dicabut, yang menyebabkan situasi politik Korsel semakin tidak stabil.

Jika terbukti bersalah, memimpin pemberontakan bisa dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup, dengan atau tanpa kerja paksa. Para anggota parlemen oposisi menuduh Yoon menggunakan pasukan militer untuk mencegah pemungutan suara yang mencoba membatalkan dekrit darurat militer yang mereka anggap bertentangan dengan konstitusi.

Pada Minggu, polisi nasional menggerebek kantor Kim sebagai bagian dari penyelidikan atas klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan para menteri utama. Sebelumnya pada Sabtu, Presiden Yoon menyampaikan pidato permintaan maaf kepada rakyat terkait dekrit darurat militer tersebut.

Yoon menyatakan bahwa dia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas tindakannya, namun dia tidak mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri.

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Batal Dimakzulkan, Kenapa?

Yoon menyebutkan bahwa nasibnya akan diserahkan kepada partai yang berkuasa, yang kemudian dikatakan oleh pemimpin Partai Penguasa Han Dong-hoon sebagai janji untuk mengundurkan diri lebih awal. Han mengungkapkan bahwa Yoon akan "secara efektif dikeluarkan dari tugasnya" dan partainya akan berkonsultasi dengan perdana menteri untuk menangani urusan negara.

Pada Selasa malam, Yoon mengejutkan negara dengan memberikan militer kekuasaan darurat yang luas untuk menanggulangi apa yang disebutnya sebagai "pasukan anti-negara" dan lawan politik. Namun, enam jam kemudian, dia membatalkan perintah tersebut setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi yang dilibatkan untuk memberikan suara menentang keputusan tersebut.

Deklarasi darurat militer Yoon membawa Korsel, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade, yang mengancam merusak reputasi negara tersebut sebagai contoh sukses demokrasi.