Presiden Korsel Dilarang ke Luar Negeri

Ntvnews.id, Seoul - Pada Senin (9/12), Korea Selatan memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri bagi Presiden Yoon Suk Yeol terkait krisis politik yang muncul akibat kegagalan upaya darurat militer.

KBS, lembaga penyiaran nasional Korea Selatan, melaporkan bahwa Kementerian Kehakiman mengeluarkan larangan tersebut atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi.

Presiden Yoon saat ini sedang diselidiki atas tuduhan pengkhianatan, pemberontakan, makar, dan penyalahgunaan kekuasaan, setelah mayoritas anggota parlemen menolak pernyataan darurat militernya pada pekan lalu.

Baca juga: Ini Deretan Negara yang Waswas Usai Korsel Darurat Militer

Namun, Yoon berhasil lolos dari upaya pemakzulan yang diajukan terkait tindakannya tersebut.

"Prioritas utama kami adalah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan secara menyeluruh, termasuk kemungkinan ia meninggalkan negara," ujar seorang pejabat kepolisian dalam konferensi pers.

Pihak berwenang juga sedang mempertimbangkan opsi lain, termasuk memeriksa Presiden Yoon dan kemungkinan penahanannya.

Polisi telah mengidentifikasi setidaknya 11 orang untuk diperiksa dalam kasus ini, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, mantan Komandan Komando Kontraintelijen Letnan Jenderal Yeo In-hyung, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su.

Mereka juga dikenakan larangan bepergian ke luar negeri. Mantan Menteri Pertahanan Kim telah ditahan.

Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon, berkomitmen untuk mengurangi dampak dari kegagalan deklarasi darurat militer dengan mendukung langkah Presiden Yoon untuk mundur secara tertib dan lebih awal.

Baca Juga: Giliran Menteri-menteri Korsel Siap Mundur Usai Darurat Militer

Han juga menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan Yoon mengundurkan diri. Bersama dengan Perdana Menteri Han Duck-soo, ia menyatakan bahwa presiden tidak akan terlibat dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri hingga masa pengunduran dirinya tiba.

Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat mengajukan rancangan undang-undang khusus untuk menyelidiki dugaan pengkhianatan dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh Yoon.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa kendali atas angkatan bersenjata Korea Selatan tetap berada di bawah Presiden Yoon Suk Yeol sebagai panglima tertinggi. (Sumber: Antara)