Dilaporkan ke Polisi Gegara Kisruh Pemilihan Ketua PMI, Ini Respons Santai Agung Laksono

Ntvnews.id, Jakarta - Eks Ketua DPR RI Agung Laksono dilaporkan ke polisi oleh mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Ini buntut kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (Ketum PMI).

Agung Laksono mengaku tak keberatan dengan pelaporan tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan hak setiap warga negara.

"Iya, itu boleh-boleh saja. Iya kan semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh saja," ujar Agung, Senin, 9 Desember 2024.

Agung menegaskan, permasalahan ini bukanlah isu kriminal. Tapi perkara organisasi.

"Karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasi lah," kata dia.

Agung pun menjelaskan, dirinya melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) dengan tujuan untuk memperbaiki PMI. Ia pun menolak disebut merusak organisasi itu. 

"Iya enggak masalah, soalnya kita untuk memperbaiki kok, bukannya untuk merusak," jelasnya.

Sebelumnya, JK mengaku telah melaporkan Agung yang juga sesama politikus senior Golkar. Tindakan Agung dinilai menyalahi ketentuan yang diatur dalam organisasi PMI.

"Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau," ujar JK, Senin, 9 Desember 2024. 

JK sendiri akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PMI di Musyawarah Nasional (Munas) ke XXII.

JK menjelaskan, upaya Agung Laksono untuk merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum. Ia lantas menyebut Agung Laksono memang kerap membuat perpecahan, termasuk di internal Golkar.

"Itu ilegal, dan pengkhianatan dan kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono dia pecah Golkar dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu kita harus kita lawan karena berbahaya bagi kemanusiaan," tutur JK.

JK pun menegaskan, hanya ada satu PMI di Indonesia. "PMI itu hanya ada satu dalam satu negara," ucapnya.

JK membeberkan, sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD/ART. JK lantas membantah pernyataan Agung Laksono yang menyebut bahwa PMI di era kepemimpinan JK tidak harmonis dengan pemerintah.

"Siapa bilang, tadi berapa menteri yang bicara. Kalau tidak harmonis tidak ada menteri yang datang. jadi semua menteri yang terkait, menteri sosial, menteri kesehatan kita undang," tandasnya.