Pemerintah Siapkan Langkah Modifikasi Cuaca Hadapi Hujan Lebat

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah akan terus melaksanakan modifikasi cuaca sebagai upaya antisipasi terhadap hujan ekstrem yang terjadi belakangan ini, terutama menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025, dengan fokus pada DKI Jakarta dan daerah sekitarnya.

"Akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG maupun juga oleh pemerintah provinsi terutama oleh Pemprov DKI," ujar Menko PMK Pratikno, Selasa 9 November 2024.

Baca Juga :  BMKG Waspadai Cuaca Ekstrem dan Curah Hujan Tinggi pada Libur Nataru 2024/2025

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pratikno saat memimpin rapat koordinasi untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah Jabodetabek. Rapat ini dilaksanakan menyusul peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait curah hujan yang sangat tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pratikno menyatakan bahwa BMKG dan BNPB akan melakukan modifikasi cuaca secara berkala. Program ini bertujuan untuk mengurangi curah hujan yang berlebihan, meskipun tidak dapat sepenuhnya menghindari hujan ekstrem.

"Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan. Tidak bisa meniadakan, tidak mungkin. Tapi mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek," katanya.

Selain modifikasi cuaca, langkah lain yang diambil adalah optimalisasi infrastruktur yang ada, dengan fokus pada perawatan dan renovasi fasilitas yang telah terpasang.

Pratikno menekankan pentingnya kesiapsiagaan petugas teknis di lapangan untuk memastikan tidak ada kelengahan dalam menangani potensi banjir.

Baca Juga : BMKG: Ketebalan Es Pegunungan Jayawijaya Cuma Tersisa 4 Meter, Sebelumnya 32 Meter

"Petugas teknis harus tetap waspada dan rutin melakukan apel siaga untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi cuaca ekstrem," ujarnya.

Selain itu, akan dibentuk posko bersama di BNPB pada pekan ini, yang akan menjadi pusat koordinasi bagi semua pihak terkait.

Setiap pemerintah daerah dan unit pemerintahan terkait akan mengirimkan wakil untuk bergabung di posko ini, memungkinkan koordinasi dilakukan secara real-time tanpa perlu rapat tambahan.

Jika banjir tidak dapat dihindari, pemerintah berharap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi dapat mengurangi dampaknya, termasuk dengan menerjunkan personel Basarnas.

Baca Juga : BMKG: Bibit Siklon Tropis Terdeteksi di Samudera Hindia

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak cuaca ekstrem dan memastikan respons yang cepat serta efektif dalam menangani potensi bencana banjir di wilayah Jabodetabek.

"Dan juga Kementerian Sosial juga siap semuanya siap. Jadi pihak-pihak terkait juga siap sehingga kita bisa meminimalisasi beban masyarakat seandainya itu terjadi," katanya.

(Sumber Antara)