DPR di Hari HAM Sedunia Ingatkan Negara Penuhi Hak Masyarakat

Ntvnews.id, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk bagi kelompok masyarakat yang termarjinalkan dan sering kali terabaikan.

"Peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semua individu di negara ini memiliki hak asasi yang sama. Menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia," ungkapnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Hari HAM Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember, menandai perayaan ke-76 sejak Deklarasi Universal HAM (DUHAM) disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948. Puan menekankan bahwa HAM adalah fondasi utama untuk membangun bangsa yang inklusif dan berkeadilan.

Baca Juga: Komisi X DPR RI Salurkan Bantuan Pendidikan Rp 870 Miliar ke Papua

"Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali," ujarnya.

"HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia," tambahnya.

Puan juga menyoroti kehadiran Kementerian Hak Asasi Manusia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah signifikan untuk memajukan penegakan HAM di Indonesia.

"Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marjinal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini," jelasnya.

Meski demikian, Puan mengakui bahwa tantangan pemenuhan HAM di Indonesia masih banyak, terutama dalam menjangkau kelompok termarjinalkan seperti perempuan kepala keluarga, anak jalanan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang sering kali tidak menjadi prioritas dalam kebijakan publik.

Baca Juga: Ini Penjelasn Lengkap DPR Soal PPN 12 % Berlaku untuk Barang Mewah

"Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan, seperti perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas hingga masyarakat adat yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kelompok termarjinalkan tidak boleh hanya menjadi objek belas kasihan, tetapi harus menjadi subjek pembangunan. Negara harus hadir untuk memastikan akses setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Setiap anak bangsa berhak untuk bermimpi dan meraih cita-citanya. Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang," tegas Puan.

Ia juga mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dunia usaha untuk berkolaborasi dalam mendukung upaya negara memenuhi HAM demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Semua pihak harus mengambil peran dalam memastikan HAM ditegakkan di setiap aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan saya berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan isu ini," pungkasnya.

Pada peringatan Hari HAM Sedunia 2024 yang mengusung tema "Our Rights, Our Future, Right Now", kampanye HAM PBB menyoroti peran penting HAM sebagai solusi preventif, protektif, dan transformatif untuk menghadapi krisis global dan memperkuat kehidupan manusia.