Benjamin Netanyahu Hadiri Sidang Kasus Korupsinya

Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, hadir di pengadilan Tel Aviv pada Selasa, 10 Desember 2024 waktu setempat untuk memberikan kesaksian dalam persidangan kasus korupsi yang melibatkan dirinya. Ini adalah pertama kalinya Netanyahu menghadiri persidangan kasus tersebut.

Dilansir dari AFP, Rabu, 11 Desember 2024, Netanyahu menjadi Perdana Menteri pertama Israel yang menghadapi persidangan pidana saat masih menjabat. Kehadirannya di pengadilan untuk kasus korupsi ini telah beberapa kali mengalami penundaan.

Netanyahu didakwa atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik dalam tiga kasus yang berbeda.

Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah, Semua Negara Uni Eropa Diwajibkan Tangkap Netanyahu

Persidangan digelar di ruang sidang bawah tanah di Tel Aviv dengan alasan keamanan.

Kehadirannya disambut oleh berbagai reaksi di luar gedung pengadilan, mulai dari pendukung setianya hingga para demonstran yang menentangnya. Beberapa anggota parlemen sayap kanan Israel juga turut hadir.

Menurut laporan seorang jurnalis AFP yang berada di lokasi, para pendukung Netanyahu meneriakkan dukungan dengan seruan seperti "Netanyahu, rakyat mendukung Anda". Sebaliknya, demonstran anti-Netanyahu, yang telah memprotesnya selama beberapa bulan terakhir, meneriakkan "Bibi masuk penjara," menggunakan panggilan akrab Netanyahu.

Netanyahu terakhir kali hadir secara langsung dalam persidangan pada Juni 2023, sebelum perang di Jalur Gaza melawan Hamas dimulai.

Baca Juga: Benjamin Netanyahu Kebal Panggilan Mahkamah Internasional?

"Saya akan berbicara di pengadilan. Saya tidak melarikan diri," ujar Netanyahu dalam konferensi pers pada Senin, 9 Desember 2024 malam.

Kasus yang menjerat Netanyahu bermula pada tahun 2019, dengan dakwaan terkait penerimaan hadiah dari teman-teman jutawannya serta dugaan upaya memberikan bantuan regulasi kepada taipan media sebagai imbalan atas liputan yang menguntungkan.

Netanyahu membantah melakukan pelanggaran hukum dan menyatakan bahwa persidangan ini digunakan untuk mengancam demokrasi.