Risma dan Gus Hans Ajukan Gugatan ke MK

Ntvnews.id, Jakarta - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans), secara resmi mengajukan gugatan atas hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut situs resmi Mahkamah Konstitusi, pasangan Risma-Gus Hans mengajukan permohonan tersebut secara daring pada malam hari, tepatnya pada Rabu, 11 Desember 2024 pukul 22.34 WIB. Gugatan itu tercatat dengan nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Dalam permohonan tersebut, yang tercatat sebagai pemohon adalah Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, sementara kuasa hukum yang mewakili mereka adalah Harli, Ronny Berty Talapessy, dan Alvon Kurnia Palma, sebagaimana tercatat di laman resmi Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024.

Baca juga: 10 Tips Mengatur Keuangan Pribadi untuk Mencapai Kebebasan Finansial

Risma-Gus Hans menggugat hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Senin, 9 Desember 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, KPU Jawa Timur menetapkan pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak, yaitu 12.192.165 suara (58,81 persen).

Pasangan Risma-Gus Hans berada di posisi kedua dengan 6.743.095 suara (32,52 persen), sedangkan pasangan calon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim, meraih 1.797.332 suara (8,67 persen).

Hingga pukul 23.40 WIB pada Rabu malam, tercatat ada 14 permohonan sengketa hasil Pilkada gubernur yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Link Streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF Malam Ini

Gugatan tersebut terdiri dari satu permohonan masing-masing untuk pemilihan gubernur di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Selain itu, ada tiga permohonan terkait Pilgub Maluku Utara dan tiga permohonan yang menggugat hasil Pilgub Papua Selatan.

Sementara itu, jumlah gugatan terkait hasil pemilihan bupati telah mencapai 209 permohonan, dan 47 permohonan terkait hasil pemilihan wali kota.

Dengan demikian, hingga Rabu malam pukul 23.40 WIB, total gugatan sengketa Pilkada 2024 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi mencapai 270 permohonan.

(Sumber: Antara)