Warga Jakarta Diimbau WFH Jika Banjir Terjadi pada Hari Kerja

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan bagi pegawai untuk bekerja dari rumah (WFH) apabila terjadi banjir pada hari kerja.

"Kalau memang banjir, nanti dari kami akan keluarkan surat edaran seperti waktu pandemi COVID-19. Kami buat surat edaran ke kantor-kantor supaya nanti dari sisi pengusaha dan pekerja clear," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, Kamis 11 Desember 2024.

Baca Juga: UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta, Pemprov Ingatkan Perusahaan Wajib Patuhi

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap keputusan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperpanjang status peringatan dini cuaca ekstrem hingga 15 Desember 2024, seiring dengan meningkatnya curah hujan di wilayah Jabodetabek.

BMKG mengungkapkan bahwa pada puncak cuaca ekstrem, yakni pada 15 Desember mendatang, curah hujan diperkirakan dapat mencapai 100 mm, yang perlu diwaspadai.

Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem pada 7-8 Desember 2024, yang kemudian diperpanjang hingga 15 Desember mengingat curah hujan di wilayah Jabodetabek masih tinggi.

Baca Juga: Pemprov DKI Siapkan Kebijakan WFH Jelang Cuaca Ekstrem di Jakarta

Untuk mengantisipasi potensi banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini terbukti berhasil mengurangi curah hujan, khususnya di Jakarta, secara signifikan.

Pemprov DKI Jakarta kemudian merencanakan kembali operasi modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024, dengan tujuan mengurangi intensitas hujan dan memitigasi risiko banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyampaikan kemungkinan pemberlakuan kebijakan WFH untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem yang berisiko menyebabkan banjir, terutama jika banjir terjadi pada hari kerja.

Kebijakan WFH ini akan diterapkan untuk siswa sekolah hingga aparatur sipil negara (ASN), namun tidak menutup kemungkinan juga diberlakukan untuk kementerian atau lembaga lainnya.

(Sumber Antara)