Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tuntutan pemakzulan yang dialamatkan kepadanya, di tengah memburuknya perpecahan dalam koalisi pemerintahan Filipina.
Saat ini, Duterte menghadapi dua tuntutan pemakzulan sekaligus di Dewan Perwakilan Rakyat Filipina.
Baca Juga : Mary Jane Pindah Ke Filipina Sebelum Natal 2024
"Memang sebaiknya ada perkara pemakzulan seperti ini sehingga kami bisa menjawab secara layak apapun yang dituduhkan mereka, karena prosesnya sendiri pun secara jelas diatur dalam undang-undang," ucap Duterte, Kamis 12 Desember 2024.
Menurut undang-undang Filipina, baik anggota parlemen maupun masyarakat umum dapat mengajukan usulan pemakzulan, namun usulan yang berasal dari masyarakat harus mendapatkan dukungan dari anggota parlemen.
Dua usulan yang diajukan pada 2 dan 4 Desember menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan dana di Kantor Wakil Presiden Filipina.
Namun, konstitusi Filipina menyatakan bahwa untuk melanjutkan proses pemakzulan ke pengadilan di Senat, persetujuan dari setidaknya sepertiga anggota DPR Filipina diperlukan.
Baca Juga : Politik Filipina Makin Panas, Wapres Sara Duterte Digugat Kepolisian
Duterte telah menghadapi sejumlah tuntutan hukum sejak bulan lalu, setelah diduga mengancam akan membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr., beserta istri dan sepupunya yang merupakan ketua DPR, jika dirinya terbunuh.
Pada Rabu, Wapres Filipina ini juga mangkir dari pemanggilan kedua oleh badan penyidik Filipina yang hendak memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
Di sisi lain, komite gabungan DPR Filipina memutuskan untuk menolak permintaan Kantor Wakil Presiden untuk mengembalikan pemotongan dana sebesar 1,3 miliar peso (Rp355,5 miliar) yang diajukan untuk pendanaan tahun 2025.
Baca Juga : Tanggapan Tak Terduga Presiden Filipina Usai Ancaman Pembunuhan Terlontar dari Wapresnya Sendiri
Meskipun Ferdinand Marcos dan Sara Duterte maju bersama sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2022 dan terpilih untuk masa jabatan enam tahun, hubungan mereka justru mengalami keretakan di tengah jalan.
Keretakan antara kedua pemimpin tersebut semakin terlihat dalam beberapa bulan terakhir, yang akhirnya memicu pengunduran diri Duterte sebagai menteri pendidikan pada Juni lalu.
(Sumber Antara)