BRIN Kembangkan Vaksin Ikan Untuk Jaga Produktivitas Pangan

Ntvnews.id, Jakarta - Angela Mariana Lusiastuti, seorang peneliti dari Pusat Riset Veteriner (PRVet) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengungkapkan bahwa timnya sedang fokus mengembangkan vaksin dan obat untuk ikan, serta metode deteksi penyakit dan resistensi antimikroba guna menjaga produktivitas pangan akuatik. “Mengelola kesehatan ikan budi daya menjadi semakin penting, karena wabah penyakit pada budi daya ikan dapat mengurangi produktivitas dan profitabilitas,” ujar Angela dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah vaksin beku-kering berlapis kitosan, yang dirancang untuk mengatasi kelemahan vaksin cair yang tidak praktis dan rentan rusak saat penyimpanan dan pengangkutan. Angela menjelaskan bahwa vaksin ini memiliki keunggulan seperti mudah dimobilisasi, mampu mempertahankan kualitas pada suhu panas, dan cocok untuk pengangkutan jarak jauh.

Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha PT Sarana Sultra Ventura

Angela juga menyoroti pentingnya ikan sebagai sumber protein hewani yang rendah lemak dan kaya Omega-3, yang tidak diproduksi oleh tubuh manusia. Konsumsi ikan berminyak seperti sarden, yang mengandung asam lemak Omega-3 dan vitamin D, berkontribusi pada pencegahan stunting dan mengurangi risiko penyakit autoimun.

Selain vaksin, penelitian terhadap penyakit zoonosis akibat kontaminasi toksin, logam berat, hormon, pestisida, dan bahan kimia lainnya juga menjadi prioritas. “Hilirisasi dan komersialisasi produk inovatif yang diperoleh perlu dilakukan,” tambahnya.

Dalam konteks ketahanan pangan, Dedi Chandra dari Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya menjaga standar kesehatan ikan sebagaimana diatur oleh World Organisation for Animal Health (WOAH). Standar tersebut meliputi pencegahan penyakit, deteksi dini, pelaporan, dan pengendalian untuk memastikan keamanan perdagangan internasional produk perikanan. “Tujuan dari adanya standar akuatik adalah peningkatan keamanan dan kesehatan hewan akuatik di seluruh dunia,” jelas Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa standar tersebut dirancang untuk memastikan keamanan perdagangan hewan akuatik dan produk turunannya, sekaligus mencegah hambatan sanitasi yang tidak dapat dibenarkan.

(Sumber: Antara)