DPR Sahkan RUU Kementerian, Kepolisian, TNI dan Keimigrasian Jadi Usulan Inisiatif

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini, Selasa, 28 Mei 2024, menggelar rapat paripurna ke-18 masa persidangan V tahun sidang 2023-204. Persidangan bergelar di Gedung Nusantara II dipimpin langsung oleh wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Di dalam persidangan tersebut, Sufmi Dasco meminta persetujuan kepada peserta rapat mengenai pandangan mengenai empat RUU menjadi usulan inisiatif kepada 9 fraksi dengan cara tertulis.

“Untuk mempersingkat waktu, apakah disetujui pendapat tersebut yang disampaikan secara tertulis, kepada pimpinan dewan, dapat disetujui?” Tanya Dasco.

Sufmi Dasco dalam Paripurna ke-18 DPR RI (DPR RI)

Selanjutya, juru bicara dari masing-masing fraksi memberikan jawaban tertulis kepada pimpinan DPR secara bergatian.

Pimpinan sidang kemudian mengatakan bahwa 9 fraksi telah menyampaikan pendapatnya mengenai RUU usulan DPR tersebut dan memberikan berbagai contohnya.

Baca Juga: Puan Absen, Cak Imin Perdana Hadir Setelah Pilpres di Paripurna DPR

DPR Bakal Revisi UU Polri, Batas Usia Pensiun Kapolri Jadi 60 Tahun

“Apa dapat disetujui?” Ujar Dasco. 

“Setuju” Susul peserta rapat yang menyatakan kesetujuannya. 

Sebagai informasi tambahan, RUU Kementerian dikritik oleh beberapa pihak karena dibahas secara diam-diam oleh DPR RI. Hal ini berkaitan dengan salah satu poin, yaitu penghapusan 34 kursi kementerian. Lebih spesifiknya, perubahan pada Pasal 15 yang sebelumnya berbunyi bahwa jumlah Menteri dalam satu kabinet berjumah 34 orang, dan dalam revisi menjadi jumlah Menteri tidak 34 orang lagi.

Baca Juga: UKT Naik 'Gila-gilaan', DPR Desak Nadiem Revisi Permendikbud

Di dalam RUU Polri, yang menjadi permasalahan oleh beberapa pihak yaitu perpanjangan usia pensiun. Awalnya usia pensiun tertulis 58 tahun dan pengecualian 60 tahun bagi yang punya keahlian khusus. Dalam RUU Polri, semua anggota polri batas pensiun menjadi 60 tahun  dan 65 tahun bagi anggota yang duduki jabatan fungsioanal 

Kemudian, UU TNI yang bakal direvisi dianggap dapat memperluas peran TNI ke ranah sipil. Publik menilai, rencana itu akan memicu kembalinya Dwifungsi ABRI.

Dan terakhir RUU keimigrasian, yang dibahas adalah pasal yang mengatur hak seseorang pergi ke luar negari meski dalam proses penyelidikan atas kasus hukum.