Menteri PKP Ungkap 30 Ribu Rumah Diserahkan ke Rakyat Dalam 2 Bulan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyerahkan 30 ribu rumah kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Baca juga: Tas Dimas Drajad Hilang, Erick Thohir Minta Pengamanan Timnas Indonesia Diperketat: Ketua BTN Kan Polisi

Peran BTN dalam Realisasi Perumahan

Maruarar mengungkapkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebagian besar, yakni 28 ribu unit, berasal dari kontribusi PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," katanya.

Komitmen Pembangunan Rumah untuk Rakyat

Menteri PKP menegaskan pentingnya komitmen kuat dan upaya berkelanjutan dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Ia menekankan sejumlah langkah strategis, seperti:

• Penyediaan lahan gratis,
• Efisiensi proses pembangunan,
• Pengurangan pajak,
• Kemudahan perizinan,
• Kerja sama lintas sektor untuk membangun rumah bagi masyarakat yang belum memilikinya.

Maruarar juga menyoroti pentingnya transparansi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi. "Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik," ujarnya.

Program 3 Juta Rumah dan Semangat Gotong Royong

Menteri PKP terus mengampanyekan semangat gotong royong untuk mencapai target pembangunan 3 juta unit rumah. Ia mengajak seluruh pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, BUMN, sektor swasta, hingga masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif.

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: permasalahan perumahan bagi rakyat harus diselesaikan secara cepat dan nyata, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni.

"Sebisa mungkin permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik karena masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata," pungkas Maruarar.

(Sumber: Antara)