Gempar Video Mesum Pimpinan DPRD Gunungkidul, BK Ancam dengan Pasal 7 Ayat 3

Ntvnews.id, Yogyakarta - Sebuah video tidak senonoh berdurasi 1 menit 2 detik yang diduga melibatkan HN, salah satu pimpinan DPRD Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengejutkan masyarakat luas. Kasus ini menjadi sorotan serius dari internal DPRD hingga dilaporkan ke kepolisian.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyatakan bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD telah mengambil langkah untuk memeriksa HN. Proses klarifikasi dilakukan untuk mencari fakta di balik tersebarnya video tersebut.

“Saya sudah menugaskan BK untuk memanggil HN guna melakukan klarifikasi terkait video yang beredar,” ujar Endang saat ditemui di Rumah Dinas Ketua DPRD Gunungkidul, Wonosari, dilansir pada Rabu, 18 Desember 2024.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by GUNUNGKIDUL NEWS UPDATE (@gunungkidul.update)

Endang menegaskan bahwa jika hasil pemeriksaan menunjukkan HN tidak bersalah, namanya akan dipulihkan melalui rapat paripurna. Namun, jika terbukti sebaliknya, HN harus siap menerima sanksi berat berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan DPRD Gunungkidul.

“Sanksinya bisa berupa teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian sebagai pimpinan Dewan berdasarkan Pasal 21 Ayat 4 dan 5,” tambahnya.

Meski demikian, keputusan terkait pemberhentian HN sebagai anggota DPRD sepenuhnya berada dalam kewenangan partainya.

Di tengah ramainya pemberitaan, HN dilaporkan tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Endang juga mengonfirmasi bahwa HN telah melaporkan kasus penyebaran video ini kepada pihak kepolisian.

DPRD Gunungkidul DIY (Google Maps)

“Pemberhentian sebagai anggota Dewan itu kewenangan partai. Sampai sekarang HN masih beraktivitas seperti biasa karena belum ada keputusan apapun,” ujar Endang.

Sebelumnya, masyarakat dikejutkan dengan tersebarnya video berdurasi 1 menit 2 detik tersebut. Video itu memperlihatkan seorang pria yang diduga adalah HN sedang melakukan video call dengan seorang wanita dalam situasi tidak pantas.

Kasus ini semakin memperpanjang daftar kontroversi yang melibatkan pejabat. Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD serta tindak lanjut dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus yang mencoreng nama baik lembaga legislatif ini.