MUI: Aksi Boikot Buat Masyarakat Beralih ke Produk Lokal

Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel telah mendorong masyarakat Indonesia beralih ke produk lokal.

"Aksi boikot di Indonesia membuat masyarakat sudah mulai bergeser dari menggunakan produk-produk global. Dari riset yang kami lakukan, sekitar 85 persen masyarakat Indonesia ingin beralih dari produk global ke produk nasional. Ini sangat positif," ujar Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang hukum, Dr. KH Ikhsan Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Pesan Dari PBNU, Perusahaan dengan Saham Indonesia Jangan Diboikot

Menurut Ikhsan, semangat boikot terhadap produk terafiliasi Israel perlu terus dijaga. Gerakan ini tidak hanya menjadi bentuk protes terhadap tindakan Israel terhadap Palestina, tetapi juga memberikan dukungan terhadap produk lokal dan nasional.

Ia juga mengingatkan umat Islam untuk mewaspadai praktik ‘Palestina Washing’, yaitu strategi perusahaan multinasional untuk menghindari dampak gerakan boikot dengan melakukan kegiatan yang tampak bersimpati pada Palestina.

“Ada banyak jenama global (multinasional asing) datang ke MUI meminta dukungan karena saham dan produk riil mereka terdampak gerakan boikot produk pro Israel. Semua mereka minta boikot segera diakhiri,” ungkapnya.

Gerakan boikot yang berkembang di berbagai negara telah memberikan dampak signifikan, terutama pada penjualan produk multinasional.

“Prinsip kemanusiaan tak bisa ditinggalkan. Palestina ini isu kemanusiaan yang melintasi sekat-sekat agama,” tegas Ikhsan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati, Dr. Harmono, juga menekankan pentingnya semangat anti-penjajahan sebagai bagian dari pendirian Indonesia.

“Boikot terhadap produk-produk (terafiliasi Israel) agar keuntungannya tidak mengalir ke sana, lama-lama kemudian (Israel) stop karena tenaganya habis, kemudian tidak menindas lagi. Divestasi dan sanksi berarti mengambil kembali, mencabut segala investasi yang ada di negara Israel, dan diikuti pemberian sanksi,” jelas Harmono.

(Sumber: Antara)